Status Perubahan
Pecah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2
KBLI 2025Pecah Kode
96400 - Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Jasa Perorangan
Kelompok ini mencakup jasa intermediasi jasa perorangan yang mempertemukan klien dan penyedia layanan dengan biaya atau komisi, tanpa intermediator yang menyediakan layanan yang diintermediasikan.
Padanan KBLI 2020
63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, 96111 - Aktivitas Pangkas Rambut, 96112 - Aktivitas Salon Kecantikan
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE), Sertifikat Standar
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
1. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. PPMSE dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Usaha Mikro
Rendah-
Parameter & Kewenangan
1
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
Kewenangan: Gubernur
2
Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Kecil
TinggiSurat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Alamat website dan/atau nama aplikasi
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Dalam hal sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile, wajib menyediakan sistem elektronik berbasis situs atau web yang identic (mirroring) dengan sistem elektronik berbasis aplikasi mobile
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau menyampaikan data/ informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu waktu dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam hal: a. Diperlukan data muta-khir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak tercakup dalam data dan /atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan informasi diperoleh
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) Hari untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia bagi sistem elektronik yang berbentuk situs
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Menyediakan pusat atau unit pengembangan di dalam negeri secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan instansi atau badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 3 Hari
Usaha Menengah
TinggiSurat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Alamat website dan/atau nama aplikasi
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Dalam hal sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile, wajib menyediakan sistem elektronik berbasis situs atau web yang identic (mirroring) dengan sistem elektronik berbasis aplikasi mobile
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau menyampaikan data/ informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu waktu dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam hal: a. Diperlukan data muta-khir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak tercakup dalam data dan /atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan informasi diperoleh
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) Hari untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia bagi sistem elektronik yang berbentuk situs
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Menyediakan pusat atau unit pengembangan di dalam negeri secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan instansi atau badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 3 Hari
Usaha Besar
TinggiSurat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Alamat website dan/atau nama aplikasi
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Dalam hal sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile, wajib menyediakan sistem elektronik berbasis situs atau web yang identic (mirroring) dengan sistem elektronik berbasis aplikasi mobile
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau menyampaikan data/ informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu waktu dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam hal: a. Diperlukan data muta-khir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak tercakup dalam data dan /atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan informasi diperoleh
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) Hari untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia bagi sistem elektronik yang berbentuk situs
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Menyediakan pusat atau unit pengembangan di dalam negeri secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan instansi atau badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 3 Hari
Selain Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP)
Usaha Kecil
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
2
Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik
3
Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan
4
Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
Usaha Menengah
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
2
Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik
3
Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan
4
Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar7 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staff
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung
Jangka Waktu: 7 Hari
Kewajiban
1
Memiliki bukti penyampaian wajib Data Kawasan Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 96400?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
96400
Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Jasa Perorangan
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 96400: Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Jasa Perorangan
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 96400.
Pengertian KBLI 96400
Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Jasa Perorangan (KBLI 96400) adalah klasifikasi untuk jasa intermediasi yang mempertemukan klien dan penyedia layanan perorangan dengan imbalan biaya atau komisi, di mana intermediator tidak sendiri menyediakan layanan yang diintermediasikan. Uraian resmi ini menjadi dasar pengelompokan aktivitas yang termasuk dalam kode ini.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 96400
Ruang lingkup KBLI 96400 menurut uraian resmi mencakup semua bentuk jasa intermediasi yang mempertemukan klien dengan penyedia layanan perorangan, dengan mekanisme pemungutan biaya atau komisi oleh pihak perantara, dan tanpa pihak perantara itu sendiri menyediakan layanan yang menjadi objek perantara.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 96400
Kegiatan yang termasuk adalah setiap aktivitas intermediasi yang memenuhi unsur-unsur berikut berdasarkan uraian resmi:
- Mempertemukan klien dan penyedia layanan perorangan.
- Melakukan pengenaan biaya atau komisi atas pertemuan tersebut.
- Perantara tidak menyelenggarakan atau menyediakan layanan yang diintermediasikan.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Data menyertakan padanan KBLI 2020 yang terkait dan perlu dibedakan sebagai acuan historis atau untuk membedakan jenis kegiatan. Padanan tersebut tercantum di bagian "Padanan dengan KBLI 2020" dan harus ditinjau bila diperlukan untuk pembeda kegiatan.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Berdasarkan uraian resmi, contoh penerapan yang konsisten dengan KBLI 96400 adalah platform atau jasa perantara yang mempertemukan klien dengan penyedia layanan perorangan dan menerima biaya atau komisi, sementara perantara tersebut tidak secara langsung menyediakan layanan yang dipasarkan.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data KBLI 96400 mencantumkan kombinasi skala usaha dan tingkat risiko sebagai berikut. Setiap kombinasi tercantum persis sebagaimana data:
- Usaha Mikro — Rendah
- Usaha Mikro — Menengah Rendah
- Usaha Mikro — Menengah Tinggi
- Usaha Kecil — Rendah
- Usaha Kecil — Menengah Rendah
- Usaha Kecil — Menengah Tinggi
- Usaha Kecil — Tinggi
- Usaha Menengah — Rendah
- Usaha Menengah — Menengah Rendah
- Usaha Menengah — Menengah Tinggi
- Usaha Menengah — Tinggi
- Usaha Besar — Rendah
- Usaha Besar — Menengah Rendah
- Usaha Besar — Menengah Tinggi
- Usaha Besar — Tinggi
Perizinan Berusaha
Menurut data terkait KBLI 96400, perizinan berusaha yang tercantum adalah sebagai berikut (dicantumkan persis sesuai data):
- Izin
- Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)
- NIB
- Sertifikat Standar
Jangka Waktu Penerbitan
Data menyediakan informasi jangka waktu penerbitan berikut. Informasi ini tercantum dalam data tetapi bukan jaminan bahwa penerbitan akan terjadi dalam waktu tersebut:
- 14 Hari
- 3 Hari
- 5 Tahun
- 7 Hari
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang tercantum dalam data untuk KBLI 96400 adalah sebagai berikut (dicantumkan persis sesuai data):
- 63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
- 96111 - Aktivitas Pangkas Rambut
- 96112 - Aktivitas Salon Kecantikan
- 96121 - Rumah Pijat
- 96122 - Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)
- 96129 - Aktivitas Kebugaran Lainnya
- 96200 - Aktivitas penatu
- 96910 - Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI
- 96990 - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL
Status Perubahan KBLI
Perubahan kode menurut data: Pecah Kode.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan KBLI 96400, perhatikan hal-hal berikut berdasarkan data:
- Pastikan kegiatan usaha sesuai dengan uraian resmi KBLI 96400 (intermediasi jasa perorangan yang mempertemukan klien dan penyedia layanan, dengan biaya/komisi, tanpa perantara menyediakan layanan).
- Tinjau perizinan berusaha yang tercantum dalam data (misalnya NIB dan Sertifikat Standar) untuk mengetahui jenis perizinan yang terkait menurut data.
- Perhatikan padanan KBLI 2020 yang tercantum jika diperlukan pembeda antara kegiatan intermediasi dan kegiatan penyedia layanan langsung.
- Informasi jangka waktu penerbitan yang tercantum dalam data hanya bersifat informatif dan bukan jaminan waktu penerbitan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa pengertian KBLI 96400?
KBLI 96400 mengklasifikasikan jasa intermediasi untuk jasa perorangan yang mempertemukan klien dan penyedia layanan dengan biaya atau komisi, di mana intermediator tidak menyediakan layanan yang diintermediasikan (sesuai uraian resmi).
Apakah perantara dalam KBLI 96400 boleh menyediakan layanan yang diintermediasikan?
Menurut uraian resmi, intermediator dalam KBLI 96400 tidak menyediakan layanan yang diintermediasikan; peran adalah mempertemukan klien dan penyedia layanan dengan pengenaan biaya atau komisi.
Perizinan apa saja yang tercantum untuk KBLI 96400?
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 96400 adalah: Izin; Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE); NIB; dan Sertifikat Standar.
Bagaimana hubungan KBLI 96400 dengan KBLI 2020?
Data menyertakan padanan KBLI 2020 yang terkait (misalnya kode-kode yang tercantum dalam bagian padanan). Padanan tersebut dapat digunakan untuk membedakan atau menelusuri perubahan klasifikasi menurut data.