Status Perubahan
-
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2
KBLI 2025-
85610 - Jasa Perantara Kursus dan Tutor
Kelompok ini mencakup jasa perantara kursus dan tutor dengan memfasilitasi transaksi antara klien dan penyedia jasa pelatihan, baik berdasarkan imbalan atau komisi, tanpa penyedia layanan perantara memberikan pelatihan atau bimbingan secara langsung. Kegiatan
Padanan KBLI 2020
63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, 85440 - Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal, 85500 - Kegiatan Penunjang Pendidikan
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE), Sertifikat Standar
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
1. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. PPMSE dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Usaha Mikro
Rendah-
Parameter & Kewenangan
1
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
Kewenangan: Gubernur
2
Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Kecil
TinggiSurat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Alamat website dan/atau nama aplikasi
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Dalam hal sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile, wajib menyediakan sistem elektronik berbasis situs atau web yang identic (mirroring) dengan sistem elektronik berbasis aplikasi mobile
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau menyampaikan data/ informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu waktu dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam hal: a. Diperlukan data muta-khir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak tercakup dalam data dan /atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan informasi diperoleh
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) Hari untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia bagi sistem elektronik yang berbentuk situs
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Menyediakan pusat atau unit pengembangan di dalam negeri secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan instansi atau badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 3 Hari
Usaha Menengah
TinggiSurat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Alamat website dan/atau nama aplikasi
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Dalam hal sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile, wajib menyediakan sistem elektronik berbasis situs atau web yang identic (mirroring) dengan sistem elektronik berbasis aplikasi mobile
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau menyampaikan data/ informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu waktu dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam hal: a. Diperlukan data muta-khir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak tercakup dalam data dan /atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan informasi diperoleh
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) Hari untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia bagi sistem elektronik yang berbentuk situs
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Menyediakan pusat atau unit pengembangan di dalam negeri secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan instansi atau badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 3 Hari
Usaha Besar
TinggiSurat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Alamat website dan/atau nama aplikasi
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Dalam hal sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile, wajib menyediakan sistem elektronik berbasis situs atau web yang identic (mirroring) dengan sistem elektronik berbasis aplikasi mobile
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau menyampaikan data/ informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu waktu dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam hal: a. Diperlukan data muta-khir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak tercakup dalam data dan /atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan informasi diperoleh
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) Hari untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia bagi sistem elektronik yang berbentuk situs
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Menyediakan pusat atau unit pengembangan di dalam negeri secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan instansi atau badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 3 Hari
Selain Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP)
Usaha Kecil
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
2
Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik
3
Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan
4
Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
Usaha Menengah
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
2
Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik
3
Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan
4
Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar7 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staff
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung
Jangka Waktu: 7 Hari
Kewajiban
1
Memiliki bukti penyampaian wajib Data Kawasan Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 85610?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
85610
Jasa Perantara Kursus dan Tutor
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 85610: Jasa Perantara Kursus dan Tutor
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 85610.
Pengertian KBLI 85610
KBLI 85610 berjudul Jasa Perantara Kursus dan Tutor. Berdasarkan uraian resmi, kelompok ini mencakup layanan perantara yang memfasilitasi transaksi antara klien dan penyedia jasa pelatihan, baik berdasarkan imbalan atau komisi, dengan ketentuan bahwa penyedia layanan perantara tidak memberikan pelatihan atau bimbingan secara langsung.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 85610
Ruang lingkup menurut uraian resmi adalah kegiatan perantara yang memfasilitasi pertemuan atau transaksi antara pihak yang membutuhkan kursus/tutor dan pihak penyedia jasa pelatihan. Fitur penting yang ditegaskan adalah peran perantara sebagai fasilitator transaksi dan model kompensasi berupa imbalan atau komisi, serta pengecualian pelaksanaan pelatihan atau bimbingan secara langsung oleh penyedia perantara.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 85610
Kegiatan yang termasuk adalah jasa perantara yang:
- Memfasilitasi transaksi antara klien dan penyedia jasa pelatihan;
- Mendapat imbalan atau komisi atas jasa perantara;
- Tidak secara langsung memberikan pelatihan atau bimbingan kepada peserta.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Uraian resmi KBLI 85610 tidak menyebutkan secara eksplisit daftar kegiatan yang tidak termasuk. Dokumen uraian menegaskan hanya bahwa penyedia perantara tidak memberikan pelatihan atau bimbingan secara langsung. Selain itu, data padanan KBLI 2020 menunjukkan beberapa kode yang berkaitan dan perlu dibedakan secara administratif ketika menilai ruang lingkup usaha (lihat bagian Padanan dengan KBLI 2020).
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh-contoh yang dapat diturunkan langsung dari uraian resmi:
- Sebuah layanan yang mempertemukan calon peserta kursus dengan penyelenggara kursus, menerima komisi dari transaksi tanpa memberikan pelatihan sendiri.
- Sebuah platform yang memfasilitasi perjanjian antara tutor dan siswa, memungut imbalan sebagai fee per pertemuan tanpa melakukan pengajaran langsung.
- Jasa yang menghubungkan lembaga pelatihan dengan klien korporat untuk kebutuhan pelatihan, dengan peran hanya sebagai perantara transaksi.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data resmi mencantumkan kombinasi skala usaha dan tingkat risiko sebagai berikut:
- Usaha Mikro — Rendah
- Usaha Mikro — Tinggi
- Usaha Kecil — Rendah
- Usaha Kecil — Menengah Rendah
- Usaha Kecil — Tinggi
- Usaha Menengah — Rendah
- Usaha Menengah — Menengah Rendah
- Usaha Menengah — Tinggi
- Usaha Besar — Rendah
- Usaha Besar — Menengah Tinggi
- Usaha Besar — Tinggi
Perlu diperhatikan bahwa data menunjukkan adanya variasi tingkat risiko untuk beberapa skala usaha (mis. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat memiliki lebih dari satu tingkat risiko). Informasi ini berasal langsung dari data KBLI dan bukan penilaian tambahan.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data KBLI 85610 adalah:
- Izin
- Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)
- NIB
- Sertifikat Standar
Daftar di atas disajikan persis sesuai data. Rincian syarat, prosedur, atau ketentuan teknis perizinan tersebut tidak tercantum dalam data ini dan tidak ditambahkan di sini.
Jangka Waktu Penerbitan
Jangka waktu penerbitan yang tercatat dalam data adalah:
- 3 Hari
- 7 Hari
Informasi jangka waktu ini hanya merupakan keterangan yang tersedia dalam data; bukan merupakan jaminan bahwa perizinan akan terbit dalam jangka waktu tersebut untuk setiap kasus.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang tercantum dalam data adalah:
- 63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
- 85440 - Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal
- 85500 - Kegiatan Penunjang Pendidikan
Status Perubahan KBLI
Kolom jenis perubahan dalam data tercantum sebagai: -. Data tidak memberikan keterangan tambahan tentang perubahan.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Hal-hal yang dapat dicermati berdasarkan data resmi:
- Pastikan aktivitas yang didaftarkan sesuai uraian resmi: berfungsi sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi antara klien dan penyedia jasa pelatihan, dan tidak memberikan pelatihan atau bimbingan secara langsung.
- Periksa jenis perizinan berusaha yang tercantum (Izin; Izin - SIUPMSE; NIB; Sertifikat Standar) untuk mengetahui kewajiban administratif yang relevan, karena data mencantumkannya sebagai bagian dari perizinan berusaha.
- Perhatikan variasi tingkat risiko sesuai skala usaha: data mencantumkan beberapa kombinasi yang menunjukkan bahwa satu skala usaha dapat memiliki lebih dari satu tingkat risiko.
- Uraian resmi tidak merinci pengecualian kegiatan secara lengkap; bila diperlukan, rujuk dokumen resmi KBLI atau lembaga berwenang untuk penjelasan lebih lanjut karena bagian uraian pada data ini tidak menyertakan detail tambahan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa pengertian KBLI 85610?
KBLI 85610, berjudul "Jasa Perantara Kursus dan Tutor", mencakup jasa perantara yang memfasilitasi transaksi antara klien dan penyedia jasa pelatihan, berdasarkan imbalan atau komisi, tanpa memberikan pelatihan atau bimbingan secara langsung.
Bolehkah penyedia perantara memberikan pelatihan langsung?
Berdasarkan uraian resmi, penyedia layanan perantara dalam KBLI 85610 tidak memberikan pelatihan atau bimbingan secara langsung; peran yang dijelaskan adalah memfasilitasi transaksi antara klien dan penyedia pelatihan.
Perizinan berusaha apa saja yang tercantum untuk KBLI 85610?
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data adalah: Izin; Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE); NIB; dan Sertifikat Standar.
Apa jangka waktu penerbitan yang tercatat dalam data?
Data mencatat jangka waktu penerbitan 3 Hari dan 7 Hari. Informasi ini hanya berasal dari data dan bukan jaminan bahwa perizinan akan diterbitkan dalam jangka waktu tersebut untuk setiap permohonan.