Status Perubahan
Recoding/Pindah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1
KBLI 2025Recoding/Pindah Kode
85572 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.
Padanan KBLI 2020
78422 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta, 78422
Risiko Tertinggi
Menengah Tinggi
Perizinan
Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Seluruh
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus[2] maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK;
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
Jangka Waktu: 5 Hari
7
struktur organisasi dan uraian tugas;
Jangka Waktu: 5 Hari
8
daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur;
Jangka Waktu: 5 Hari
9
program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun;
Jangka Waktu: 5 Hari
10
program PBK;
Jangka Waktu: 5 Hari
11
kapasitas latih per tahun; dan
Jangka Waktu: 5 Hari
12
daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.
Jangka Waktu: 5 Hari
13
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
14
Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup.
Jangka Waktu: 5 Hari
15
Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus[3] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Jangka Waktu: 5 Hari
16
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:
Jangka Waktu: 5 Hari
17
Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan
Jangka Waktu: 5 Hari
18
Dokumen Pengesahan RPTKA
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali
Jangka Waktu: 5 Hari
8
Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan
Jangka Waktu: 5 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus[2] maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK;
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
Jangka Waktu: 5 Hari
7
struktur organisasi dan uraian tugas;
Jangka Waktu: 5 Hari
8
daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur;
Jangka Waktu: 5 Hari
9
program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun;
Jangka Waktu: 5 Hari
10
program PBK;
Jangka Waktu: 5 Hari
11
kapasitas latih per tahun; dan
Jangka Waktu: 5 Hari
12
daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.
Jangka Waktu: 5 Hari
13
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
14
Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup.
Jangka Waktu: 5 Hari
15
Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus[3] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Jangka Waktu: 5 Hari
16
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:
Jangka Waktu: 5 Hari
17
Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan
Jangka Waktu: 5 Hari
18
Dokumen Pengesahan RPTKA
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali
Jangka Waktu: 5 Hari
8
Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan
Jangka Waktu: 5 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus[2] maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK;
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
Jangka Waktu: 5 Hari
7
struktur organisasi dan uraian tugas;
Jangka Waktu: 5 Hari
8
daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur;
Jangka Waktu: 5 Hari
9
program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun;
Jangka Waktu: 5 Hari
10
program PBK;
Jangka Waktu: 5 Hari
11
kapasitas latih per tahun; dan
Jangka Waktu: 5 Hari
12
daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.
Jangka Waktu: 5 Hari
13
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
14
Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup.
Jangka Waktu: 5 Hari
15
Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus[3] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Jangka Waktu: 5 Hari
16
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:
Jangka Waktu: 5 Hari
17
Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan
Jangka Waktu: 5 Hari
18
Dokumen Pengesahan RPTKA
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali
Jangka Waktu: 5 Hari
8
Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan
Jangka Waktu: 5 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus[2] maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK;
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
Jangka Waktu: 5 Hari
7
struktur organisasi dan uraian tugas;
Jangka Waktu: 5 Hari
8
daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur;
Jangka Waktu: 5 Hari
9
program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun;
Jangka Waktu: 5 Hari
10
program PBK;
Jangka Waktu: 5 Hari
11
kapasitas latih per tahun; dan
Jangka Waktu: 5 Hari
12
daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.
Jangka Waktu: 5 Hari
13
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
14
Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup.
Jangka Waktu: 5 Hari
15
Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus[3] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Jangka Waktu: 5 Hari
16
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:
Jangka Waktu: 5 Hari
17
Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan
Jangka Waktu: 5 Hari
18
Dokumen Pengesahan RPTKA
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali
Jangka Waktu: 5 Hari
8
Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan
Jangka Waktu: 5 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 85572?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
85572
Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 85572: Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 85572.
Pengertian KBLI 85572
KBLI 85572 berjudul "Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta". Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pihak swasta dengan tujuan menambah keterampilan atau keahlian di berbagai bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 85572
Ruang lingkup berdasarkan uraian resmi mencakup pelatihan kerja yang bertujuan menambah keterampilan/keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, dan kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 85572
Berikut ini merupakan kegiatan yang secara eksplisit termasuk dalam uraian resmi KBLI 85572:
- Pelatihan jaringan (networking)
- Pelatihan technical support
- Pelatihan computer engineering
- Pelatihan programming
- Pelatihan multimedia
- Pelatihan database
- Pelatihan system analyst
- Pelatihan graphic design
- Pelatihan penggunaan office tools
- Pelatihan animasi
- Pelatihan artificial intelligence
- Pelatihan IT governance
- Pelatihan public relation dan public speaking
- Kegiatan pelatihan kerja lain yang sejenis dan diselenggarakan oleh swasta
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Data uraian resmi untuk KBLI 85572 tidak mencantumkan pengecualian atau kegiatan yang perlu dibedakan secara khusus. Dengan demikian, informasi mengenai kegiatan yang tidak termasuk atau perlu dipisahkan tidak tersedia dalam data yang digunakan.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh penerapan kegiatan usaha yang diturunkan langsung dari uraian resmi meliputi:
- Penyelenggaraan kursus singkat untuk keterampilan networking dan technical support bagi tenaga kerja swasta.
- Program pelatihan programming atau pengembangan perangkat lunak untuk peserta umum oleh penyelenggara swasta.
- Pelatihan multimedia, animasi, atau graphic design yang diselenggarakan sebagai pelatihan kerja komersial oleh lembaga swasta.
- Pelatihan terkait artificial intelligence, database, atau system analyst yang diselenggarakan secara komersial oleh pihak swasta.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data menyajikan kombinasi skala usaha dan tingkat risiko untuk KBLI 85572 sebagai berikut. Setiap kombinasi tercantum sebagaimana tercatat dalam data:
- Usaha Mikro — Menengah Tinggi
- Usaha Kecil — Menengah Tinggi
- Usaha Menengah — Menengah Tinggi
- Usaha Besar — Menengah Tinggi
Informasi di atas menunjukkan seluruh kombinasi skala usaha dan tingkat risiko yang tercantum dalam data; tidak semua skala usaha memiliki tingkat risiko yang sama secara wajib di luar data ini.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 85572 adalah:
- Sertifikat Standar - Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
Nama perizinan ditulis sesuai data resmi yang tersedia.
Jangka Waktu Penerbitan
Data menyebutkan jangka waktu penerbitan: 5 Hari. Informasi ini adalah bagian dari data dan bukan merupakan jaminan bahwa perizinan pasti akan diterbitkan dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang tercantum untuk KBLI 85572 adalah:
- 78422 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
Status Perubahan KBLI
Jenis perubahan yang tercatat untuk kode ini adalah: Recoding/Pindah Kode.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan kegiatan usaha pada KBLI 85572, perhatikan hal-hal berikut berdasarkan data yang tersedia: pastikan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan uraian resmi KBLI 85572; catat jenis perizinan berusaha yang tercantum (Sertifikat Standar sebagaimana tercantum di data); dan periksa bahwa kombinasi skala usaha dan tingkat risiko tercermin pada perencanaan usaha. Informasi lain yang bersifat teknis atau administratif tidak tercantum dalam data ini.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa saja kegiatan yang termasuk dalam KBLI 85572?
Uraian resmi menyatakan kegiatan pelatihan kerja yang menambah keterampilan/keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.
Perizinan apa yang tercantum untuk KBLI 85572?
Data mencantumkan: "Sertifikat Standar - Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta".
Berapa tingkat risiko untuk usaha di bawah KBLI 85572?
Semua skala usaha yang tercantum (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar) diberi tingkat risiko "Menengah Tinggi" dalam data yang digunakan.
Berapakah jangka waktu penerbitan yang tercantum dalam data?
Data menyebutkan "5 Hari" sebagai jangka waktu penerbitan. Informasi ini hanya tercantum dalam data dan bukan jaminan bahwa perizinan pasti akan diterbitkan dalam rentang waktu tersebut.