Status Perubahan
Recoding/Pindah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1
KBLI 2025Recoding/Pindah Kode
85571 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta
Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, pengecoran logam, CNC, las industri, fabrikasi, las bawah air, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat
Padanan KBLI 2020
78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta, 78421
Risiko Tertinggi
Menengah Tinggi
Perizinan
Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Seluruh
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Surat kerjasama kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga lembaga akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementeriankementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK;
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
Jangka Waktu: 5 Hari
7
struktur organisasi dan uraian tugas
Jangka Waktu: 5 Hari
8
daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun
Jangka Waktu: 5 Hari
10
program PBK
Jangka Waktu: 5 Hari
11
kapasitas latih per tahun
Jangka Waktu: 5 Hari
12
daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan;
Jangka Waktu: 5 Hari
13
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
14
Surat kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
15
Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus[1] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Jangka Waktu: 5 Hari
16
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:
Jangka Waktu: 5 Hari
17
Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan
Jangka Waktu: 5 Hari
18
Dokumen Pengesahan RPTKA
Jangka Waktu: 5 Hari
19
Catatan 14062024
Jangka Waktu: 5 Hari
20
Persyaratan no 6 menjadi kolom kewajiban
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali
Jangka Waktu: 5 Hari
8
Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan
Jangka Waktu: 5 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Surat kerjasama kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga lembaga akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementeriankementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK;
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
Jangka Waktu: 5 Hari
7
struktur organisasi dan uraian tugas
Jangka Waktu: 5 Hari
8
daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun
Jangka Waktu: 5 Hari
10
program PBK
Jangka Waktu: 5 Hari
11
kapasitas latih per tahun
Jangka Waktu: 5 Hari
12
daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan;
Jangka Waktu: 5 Hari
13
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
14
Surat kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
15
Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus[1] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Jangka Waktu: 5 Hari
16
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:
Jangka Waktu: 5 Hari
17
Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan
Jangka Waktu: 5 Hari
18
Dokumen Pengesahan RPTKA
Jangka Waktu: 5 Hari
19
Catatan 14062024
Jangka Waktu: 5 Hari
20
Persyaratan no 6 menjadi kolom kewajiban
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali
Jangka Waktu: 5 Hari
8
Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan
Jangka Waktu: 5 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Surat kerjasama kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga lembaga akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementeriankementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK;
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
Jangka Waktu: 5 Hari
7
struktur organisasi dan uraian tugas
Jangka Waktu: 5 Hari
8
daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun
Jangka Waktu: 5 Hari
10
program PBK
Jangka Waktu: 5 Hari
11
kapasitas latih per tahun
Jangka Waktu: 5 Hari
12
daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan;
Jangka Waktu: 5 Hari
13
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
14
Surat kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
15
Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus[1] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Jangka Waktu: 5 Hari
16
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:
Jangka Waktu: 5 Hari
17
Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan
Jangka Waktu: 5 Hari
18
Dokumen Pengesahan RPTKA
Jangka Waktu: 5 Hari
19
Catatan 14062024
Jangka Waktu: 5 Hari
20
Persyaratan no 6 menjadi kolom kewajiban
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali
Jangka Waktu: 5 Hari
8
Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan
Jangka Waktu: 5 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Surat kerjasama kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga lembaga akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementeriankementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK;
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:
Jangka Waktu: 5 Hari
7
struktur organisasi dan uraian tugas
Jangka Waktu: 5 Hari
8
daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun
Jangka Waktu: 5 Hari
10
program PBK
Jangka Waktu: 5 Hari
11
kapasitas latih per tahun
Jangka Waktu: 5 Hari
12
daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan;
Jangka Waktu: 5 Hari
13
Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
14
Surat kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup;
Jangka Waktu: 5 Hari
15
Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus[1] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Jangka Waktu: 5 Hari
16
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:
Jangka Waktu: 5 Hari
17
Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan
Jangka Waktu: 5 Hari
18
Dokumen Pengesahan RPTKA
Jangka Waktu: 5 Hari
19
Catatan 14062024
Jangka Waktu: 5 Hari
20
Persyaratan no 6 menjadi kolom kewajiban
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali
Jangka Waktu: 5 Hari
8
Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur
Jangka Waktu: 5 Hari
9
Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan
Jangka Waktu: 5 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 85571?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
85571
Pelatihan Kerja Teknik Swasta
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 85571: Pelatihan Kerja Teknik Swasta
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 85571.
Pengertian KBLI 85571
KBLI 85571 berjudul "Pelatihan Kerja Teknik Swasta". Kelompok ini didefinisikan dalam data resmi sebagai kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan menambah keterampilan atau keahlian pada berbagai bidang teknik praktis sesuai uraian resmi yang tercantum.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 85571
Ruang lingkup KBLI 85571 merujuk pada penyelenggaraan pelatihan kerja untuk peningkatan keterampilan teknis. Uraian resmi menjadi sumber utama yang menyebutkan bidang-bidang teknis spesifik yang termasuk dalam kelompok ini.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 85571
Berdasarkan uraian resmi, kegiatan yang termasuk dalam KBLI 85571 meliputi pelatihan pada bidang-bidang berikut:
- mesin produksi
- instalasi pipa
- kerja pelat (pekerjaan pelapisan/pelat)
- pengecoran logam
- CNC (Computer Numerical Control)
- las industri
- fabrikasi
- las bawah air
- teknik kendaraan ringan
- teknik sepeda motor
- teknik alat
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Data uraian resmi untuk KBLI 85571 tidak mencantumkan frasa "tidak mencakup", "tidak termasuk", atau menyebutkan kode KBLI lain yang harus dibedakan. Oleh karena itu, daftar pengecualian atau pembeda tidak tersedia dalam data yang digunakan.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh praktik usaha yang sejalan dengan uraian resmi meliputi penyelenggaraan kursus atau program pelatihan untuk keterampilan seperti pelatihan las industri, pelatihan CNC, pelatihan instalasi pipa, pelatihan pengecoran logam, pelatihan teknik sepeda motor, serta pelatihan teknik kendaraan ringan. Semua contoh ini diturunkan langsung dari bidang-bidang yang disebut dalam uraian resmi.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data resmi memberikan klasifikasi tingkat risiko menurut skala usaha. Kombinasi skala usaha dan tingkat risiko yang tercantum adalah sebagai berikut:
- Usaha Mikro — Menengah Tinggi
- Usaha Kecil — Menengah Tinggi
- Usaha Menengah — Menengah Tinggi
- Usaha Besar — Menengah Tinggi
Informasi ini menunjukkan setiap kombinasi skala usaha yang tersedia dalam data; penilaian rinci atau implikasi administratif tambahan tidak tercantum dalam data tersebut.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 85571 adalah: Sertifikat Standar - Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta. Keterangan lebih lanjut mengenai pengeluaran, mekanisme, atau persyaratan teknis sertifikat tersebut tidak tercantum dalam data yang digunakan.
Jangka Waktu Penerbitan
Data menyatakan jangka waktu penerbitan: 5 Hari. Informasi ini adalah bagian dari data yang disajikan dan bukan jaminan bahwa penerbitan akan selalu berlangsung dalam jangka waktu tersebut pada setiap kondisi atau kasus.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang tercantum untuk KBLI 85571 adalah: "78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta".
Status Perubahan KBLI
Jenis perubahan yang dicantumkan pada data adalah: Recoding/Pindah Kode. Tidak ada rincian tambahan mengenai alasan atau implikasi perubahan dalam data yang digunakan.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum memilih KBLI 85571 untuk pendaftaran usaha, perhatikan hal-hal berikut berdasarkan data resmi: pastikan kegiatan usaha yang akan dijalankan sesuai dengan uraian resmi (bidang-bidang yang tercantum); perizinan berusaha yang tercantum adalah Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta; catat tingkat risiko yang sesuai dengan skala usaha seperti tercantum. Data tidak memuat informasi lain seperti persyaratan teknis rinci, modal usaha, luas fasilitas, jumlah tenaga kerja, tata lokasi, atau prosedur administratif terperinci, sehingga informasi tersebut harus dikonfirmasi pada sumber resmi yang relevan jika diperlukan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah KBLI 85571 mencakup semua jenis pelatihan teknik?
KBLI 85571 mencakup pelatihan kerja pada bidang-bidang yang secara spesifik disebutkan dalam uraian resmi. Kegiatan di luar bidang yang tercantum tidak dijelaskan dalam data yang digunakan.
Izin apa yang tercantum untuk KBLI 85571?
Perizinan yang tercantum dalam data adalah: Sertifikat Standar - Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta. Rincian penerbitan atau persyaratan teknis sertifikat tidak disediakan dalam data.
Berapa lama jangka waktu penerbitan perizinan menurut data?
Data menyebutkan jangka waktu penerbitan "5 Hari". Informasi ini bersifat referensi dalam data dan bukan jaminan bahwa penerbitan akan selalu tercapai dalam jangka waktu tersebut.
Apakah KBLI 85571 merupakan perubahan dari KBLI lama?
Menurut data, padanan KBLI 2020 adalah "78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta" dan jenis perubahan dicatat sebagai "Recoding/Pindah Kode".