Status Perubahan
Pecah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3 Ruang Lingkup 4 Ruang Lingkup 5 Ruang Lingkup 6 Ruang Lingkup 7 Ruang Lingkup 8 Ruang Lingkup 9 Ruang Lingkup 10 Ruang Lingkup 11 Ruang Lingkup 12 Ruang Lingkup 13 Ruang Lingkup 14 Ruang Lingkup 15 Ruang Lingkup 16 Ruang Lingkup 17 Ruang Lingkup 18 Ruang Lingkup 19 Ruang Lingkup 20 Ruang Lingkup 21 Ruang Lingkup 22 Ruang Lingkup 23 Ruang Lingkup 24 Ruang Lingkup 25 Ruang Lingkup 26 Ruang Lingkup 27 Ruang Lingkup 28 Ruang Lingkup 29 Ruang Lingkup 30 Ruang Lingkup 31 Ruang Lingkup 32 Ruang Lingkup 33 Ruang Lingkup 34 Ruang Lingkup 35 Ruang Lingkup 36 Ruang Lingkup 37
KBLI 2025Pecah Kode
71102 - Aktivitas Perancangan dan Konsultansi Teknis Pabrik
Kelompok ini mencakup kegiatan profesional dalam memberikan konsultansi dan perancangan teknis pabrik terkait perencanaan, pembangunan, pembongkaran, dan pemindahan pabrik baik mesin, peralatan, maupun bagian lain dari pabrik yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, sumber daya alam, dan lainnya. Kelompok ini tidak mencakup - aktivitas konsultansi dan perancangan enjinering yang mengimplementasikan hukum fisika dan prinsip enjinering dalam perancangan mesin, material, instrumen, struktur, proses, dan sistem, lihat kelompok 71109.
Padanan KBLI 2020
71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, 71102
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Sertifikat Standar, Izin Survei Umum
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air : RK002
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya : RK005
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode subklasifikasi: IG001 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait penyiapan dokumen perencanaan dan pengawasan untuk pelaksanaan akuisisi data geospasial (berbasis metode terestrial, teknik fotogra-metri, penginderaan jauh, dan hidrografi), pengolahan foto udara dan citra, perancangan dan pembangunan sistem basis data serta analisis spasial, analisis kewilayah-an, penyajian informasi geospasial, dan pengelolaan dan penyebarluasan Data Geospasial/Informasi Geospasial
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pekerjaan perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan d. Standar mutu hasil perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pekerjaan perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan d. Standar mutu hasil perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pekerjaan perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan d. Standar mutu hasil perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pekerjaan perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan d. Standar mutu hasil perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika : IT001
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode subklasifikasi: IG003 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait Fotogrametri dan Penginderaan Jauh (Earth Observing and Scanning) untuk melaksanakan: (1) akuisisi data geospasial berbasis wahana udara menggunakan metode fotogrametri, lidar, dan Synthetic Aperture Radar atau SAR (2) akuisisi data geospasial berbasis wahana satelit penginderaan jauh menggunakan sensor optik, lidar, dan radar (3) Pengolahan hasil akuisisi data fotogrametri dan penginderaan jauh untuk menghasilkan antara lain ortofoto, Digital Surface Model (DSM), Digital Terrain Model (DTM) sesuai ketentuan
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa fotogrametri dan penginderaan jauh
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa fotogrametri dan penginderaan jauh
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa fotogrametri dan penginderaan jauh
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa fotogrametri dan penginderaan jauh
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas : IT005
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum : IT004
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode subklasifikasi: IG002 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial, utamanya keahlian penentuan posisi 3 (tiga) dimensi titik kontrol geodesi, pengukuran sudut, jarak, luas, dan beda tinggi dalam lingkup survei titik kontrol tanah, survei Jaring Kontrol Horizontal, survei Jaring Kontrol Vertikal, survei detail situasi, survei utilitas, survei toponim, survei penegasan batas, dan survei gaya berat
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pelaksanaan survei terestris, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa Survei Terestris
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha.
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pelaksanaan survei terestris, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa Survei Terestris
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha.
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pelaksanaan survei terestris, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa Survei Terestris
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha.
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pelaksanaan survei terestris, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa Survei Terestris
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha.
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography : AT005
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Non Hunian : AT006
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik : RT002
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography : IT007
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode subklasifikasi: IG005 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait: (1) Kompilasi/ ekstraksi data berbasis foto udara dan citra penginderaan jauh untuk mendapatkan informasi geospasial (2) Perancangan dan pembangunan sistem basis data serta analisis spasial (3) Analisis kewilayahan (4) Penyajian informasi geospasial (5) Pengelolaan dan penyebarluasan Data Geo-spasial/ Informasi Geospasial
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa sistem informasi geografis dan analisis spasial
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial d. Standar mutu hasil pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa sistem informasi geografis dan analisis spasial
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial d. Standar mutu hasil pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa sistem informasi geografis dan analisis spasial
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial d. Standar mutu hasil pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa sistem informasi geografis dan analisis spasial
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial d. Standar mutu hasil pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium : AT003
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Commissioning Proses Industrial: AT007
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia : AT001
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian : RK001
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi : RT003
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal : AT004
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta : IT003
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode subklasifikasi: IG004 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan akuisisi data geospasial hidrografi utamanya untuk kegiatan pengamatan pasut, pengukuran garis pantai, dan pemeruman termasuk pengolahan datanya
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan hidrografi yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa hidrografi
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja. c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data hidrografi d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa akuisisi data hidrografi e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan hidrografi yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa hidrografi
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja. c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data hidrografi d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa akuisisi data hidrografi e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan hidrografi yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa hidrografi
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja. c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data hidrografi d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa akuisisi data hidrografi e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Berbentuk badan usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan hidrografi yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa hidrografi
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Menyampaikan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamatan dan kesehatan kerja. c. Standar Prosedur Pelaksanaan akuisisi data hidrografi d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa akuisisi data hidrografi e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG
Jangka Waktu: 10 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi: RK003
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan : RK004
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur : RT001
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian : AT002
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah : IT002
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Badan usaha milik negara, kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan
Kewenangan: Bupati/Walikota
4
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
Kewenangan: Gubernur
5
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/staff b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/staff
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung
Jangka Waktu: 7 Hari
Kewajiban
1
Menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Mengutamakan penggunaan material dalam negeri
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal dan
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Melaksanakan proses alih teknologi
Jangka Waktu: 5 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
2
Badan usaha milik negara, kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Berkala *Khusus kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing juga harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia dengan ketentuan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan dikerjakan dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Mengutamakan penggunaan material dalam negeri
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal dan
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaksanakan proses alih teknologi
Jangka Waktu: 5 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
2
Badan usaha milik negara, kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Berkala *Khusus kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing juga harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia dengan ketentuan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan dikerjakan dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Mengutamakan penggunaan material dalam negeri
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal dan
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaksanakan proses alih teknologi
Jangka Waktu: 5 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar5 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Badan usaha milik negara, kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik
Jangka Waktu: 5 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Berkala *Khusus kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing juga harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
Jangka Waktu: 5 Hari
2
Membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia dengan ketentuan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan dikerjakan dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri
Jangka Waktu: 5 Hari
3
Mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing
Jangka Waktu: 5 Hari
4
Menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing
Jangka Waktu: 5 Hari
5
Mengutamakan penggunaan material dalam negeri
Jangka Waktu: 5 Hari
6
Memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal dan
Jangka Waktu: 5 Hari
7
Melaksanakan proses alih teknologi
Jangka Waktu: 5 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography : IT008
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Kode Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Non Hunian : AT009
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Kode Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian : AT008
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian : RK006
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya : RK008
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Kode Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan : RK007
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Kode Subklasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum : IT009
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Kode Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas : IT006
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Sektor Industri
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar7 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/staff b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/staff
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung
Jangka Waktu: 7 Hari
Kewajiban
1
Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar7 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/staff b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/staff
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung
Jangka Waktu: 7 Hari
Kewajiban
1
Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar7 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staff
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung
Jangka Waktu: 7 Hari
Kewajiban
1
Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa
Jangka Waktu: 7 Hari
Kelompok ini mencakup jasa konsultasi kegiatan survei geofisika, survei geologi, survei seismik dan survei geokimia
Usaha Besar
TinggiIzin Survei Umum10 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Berita Acara Klarifikasi Rencana Pelaksanaan Survei Umum
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi Longitude dan Latitude
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Tata waktu dan rencana kerja
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Peralatan dan parameter survei
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Parameter dan tahapan pengolahan data
Jangka Waktu: 10 Hari
7
Rencana pembiayaan perolehan data Survei Umum
Jangka Waktu: 10 Hari
8
Rencana pemasyarakatan data
Jangka Waktu: 10 Hari
9
Jaminan kecukupan pendanaan yang dibuktikan dengan: a. Bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 tahun menyampaikan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dari Badan Usaha atau yang dilakukan bersamaan dengan perusahaan induknya b. Bagi Badan Usaha yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: 1) laporan keuangan tahunan yang ada 2) laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi badan usaha yang merupakan anak perusahaan 3) jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh perusahaan induk yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Studi Kelayakan Dan/atau 4) Surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya
Jangka Waktu: 10 Hari
10
Apabila melintasi Wilayah Kerja maksimal 30% dari seluruh luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum, wajib menyertakan: a. Surat keterangan tidak keberatan dari Kontraktor yang Wilayah Kerjanya dilintasi b. Dokumen/peta yang menggambarkan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum termasuk pada area Wilayah Kerja yang dilintasi
Jangka Waktu: 10 Hari
11
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menandatangani Confidentiality Agreement (CA) apabila pengolahan data survei dilakukan di luar negeri
Jangka Waktu: 10 Hari
Kewajiban
1
$e0
Jangka Waktu: 10 Hari
2
Dalam hal terjadi perubahan, baik luasan area, panjang lintasan, jumlah titik dan/atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam Izin Survei Umum, pemegang Izin wajib: a.Memperta-hankan realisasi pelaksanaan minimal 70% (tujuh puluh persen) di Wilayah Terbuka dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja b. Melaporkan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi
Jangka Waktu: 10 Hari
3
Dalam hal terdapat perubahan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang tertuang dalam Izin Survei Umum, pemegang izin terlebih dahulu wajib menyampaikan surat permohonan perubahan izin kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah melakukan presentasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Setelah terbitnya perubahan izin, kontrak kerjasama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM wajib dilakukan amandemen
Jangka Waktu: 10 Hari
4
Apabila pemegang Izin Survei Umum tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area, panjang lintasan, jumlah titik dan/atau lokasi survei wajib diserahkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta data menjadi milik negara dan pemegang izin tidak memiliki hak pemasyarakatan atas data tambahan
Jangka Waktu: 10 Hari
5
Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja, luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik hasil survei umum yang dapat dimasukkan dalam kontrak kerjasama dengan Pusat Data Teknologi dan Informasi ESDM wajib memenuhi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka. Data hasil Survei Umum yang tidak masuk dalam lingkup kontrak kerjasama wajib diserahkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta data menjadi milik negara dan pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas data
Jangka Waktu: 10 Hari
6
Pemegang Izin Survei Umum menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada Pusat Data Teknologi dan Informasi ESDM antara lain terkait dengan pelaksanaan Survei Umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data hasil kegiatan Survei Umum
Jangka Waktu: 10 Hari
7
Pemegang Izin Survei Umum wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jangka Waktu: 10 Hari
8
Pemegang Izin Survei Umum wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan Penyimpanan, pengelolaan dan kegiatan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum
Jangka Waktu: 10 Hari
9
Pemegang Izin Survei Umum wajib menyerahkan Snapshot perekaman seluruh data Survei Umum yang diperoleh termasuk daftar seluruh datanya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta mempresentasikan hasil Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jangka Waktu: 10 Hari
10
Izin Survei Umum tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
Jangka Waktu: 10 Hari
11
Pemegang Izin wajib melakukan kegiatan Survei Umum
Jangka Waktu: 10 Hari
12
Pemegang Izin Survei Umum wajib memenuhi realisasi luasan area, panjang lintasan atau jumlah titik Survei Umum minimal mencapai 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka
Jangka Waktu: 10 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 71102?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
71102
Aktivitas Perancangan dan Konsultansi Teknis Pabrik
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 71102: Aktivitas Perancangan dan Konsultansi Teknis Pabrik
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 71102.
Pengertian KBLI 71102
KBLI 71102, berjudul "Aktivitas Perancangan dan Konsultansi Teknis Pabrik", mencakup kegiatan profesional yang memberikan konsultansi dan perancangan teknis berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, pembongkaran, dan pemindahan pabrik. Uraian resmi menegaskan ruang lingkup mencakup rancangan mesin, peralatan, maupun bagian lain dari pabrik serta mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, sumber daya alam, dan aspek lainnya.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 71102
Ruang lingkup berdasarkan uraian resmi meliputi aktivitas konsultansi dan perancangan teknis pabrik yang berkaitan dengan keseluruhan siklus fasilitas pabrik: perencanaan, pembangunan fisik, pembongkaran, dan pemindahan komponen pabrik. Pendekatan yang tercatat mencakup penilaian aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, sumber daya alam, serta aspek lain yang relevan dengan proyek pabrik.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 71102
Menurut uraian resmi, kegiatan termasuk semua bentuk konsultansi profesional dan perancangan teknis yang mendukung perencanaan, pembangunan, pembongkaran, atau pemindahan pabrik, baik terkait mesin, peralatan, maupun bagian lain dari pabrik, dengan memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan sumber daya alam.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Uraian resmi secara tegas menyatakan bahwa kelompok ini tidak mencakup aktivitas konsultansi dan perancangan engineering yang mengimplementasikan hukum fisika dan prinsip engineering dalam perancangan mesin, material, instrumen, struktur, proses, dan sistem. Kegiatan tersebut harus dibedakan dan mengacu pada kelompok 71109 sebagaimana disebutkan dalam uraian resmi.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh kegiatan yang dapat diturunkan langsung dari uraian resmi meliputi: menyusun perencanaan teknis untuk pembangunan pabrik, memberikan konsultansi teknis terkait pemindahan mesin atau peralatan pabrik, merencanakan pembongkaran fasilitas pabrik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, serta menyusun studi ekonomi dan sumber daya alam yang relevan untuk proyek pabrik.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data menyajikan kombinasi lengkap antara skala usaha dan tingkat risiko untuk KBLI 71102. Setiap kombinasi tercantum sebagai berikut:
- Usaha Mikro — Rendah
- Usaha Mikro — Menengah Tinggi
- Usaha Mikro — Tinggi
- Usaha Kecil — Rendah
- Usaha Kecil — Menengah Tinggi
- Usaha Kecil — Tinggi
- Usaha Menengah — Rendah
- Usaha Menengah — Menengah Tinggi
- Usaha Menengah — Tinggi
- Usaha Besar — Rendah
- Usaha Besar — Menengah Tinggi
- Usaha Besar — Tinggi
Uraian data tidak menunjukkan bahwa seluruh skala usaha memiliki tingkat risiko yang sama; oleh karena itu semua kombinasi di atas dicantumkan sebagaimana tercantum dalam data.
Perizinan Berusaha
Menurut data resmi untuk KBLI 71102, perizinan berusaha yang tercantum meliputi: Izin, NIB, dan Sertifikat Standar. Istilah ini dituliskan persis sesuai data yang tersedia.
Jangka Waktu Penerbitan
Data menyebutkan beberapa jangka waktu penerbitan yang terkait dengan perizinan berusaha, yakni: 10 Hari, 15 Hari, 5 Hari, dan 7 Hari. Informasi ini disajikan sebagai data yang tercatat dan bukan merupakan jaminan bahwa penerbitan akan terjadi dalam jangka waktu tersebut untuk setiap jenis dokumen atau skenario.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang tercantum dalam data untuk KBLI 71102 adalah: "71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI".
Status Perubahan KBLI
Jenis perubahan yang tercatat untuk kode ini adalah: Pecah Kode. Informasi ini diambil langsung dari data perubahan yang tersedia.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan kegiatan usaha di bawah KBLI 71102, perhatikan uraian resmi untuk memastikan kegiatan yang dijalankan sesuai ruang lingkup yang tercantum dan bukan bagian yang harus dibedakan ke kelompok lain (mis. 71109). Periksa pula perizinan berusaha yang tercatat (Izin, NIB, Sertifikat Standar) dan catat kombinasi skala usaha serta tingkat risiko yang relevan dengan usaha Anda.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa saja kegiatan utama yang termasuk dalam KBLI 71102?
Kegiatan utama meliputi konsultansi dan perancangan teknis pabrik terkait perencanaan, pembangunan, pembongkaran, dan pemindahan pabrik baik mesin, peralatan, maupun bagian lain dari pabrik, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan sumber daya alam.
Kegiatan apa yang harus dibedakan dari KBLI 71102?
Aktivitas konsultansi dan perancangan engineering yang mengimplementasikan hukum fisika dan prinsip engineering dalam perancangan mesin, material, instrumen, struktur, proses, dan sistem tidak termasuk dalam KBLI 71102 dan perlu dibedakan sesuai uraian resmi (lihat kelompok 71109 yang disebutkan dalam uraian).
Apa saja perizinan berusaha yang tercantum untuk KBLI 71102?
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data adalah: Izin, NIB, dan Sertifikat Standar.
Bagaimana tingkat risiko untuk usaha dengan KBLI 71102?
Data mencantumkan kombinasi berbagai tingkat risiko (Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi) untuk setiap skala usaha (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar). Semua kombinasi tersebut tercantum dalam data dan harus diperiksa sesuai skala usaha yang bersangkutan.