Status Perubahan
Recoding/Pindah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3 Ruang Lingkup 4 Ruang Lingkup 5 Ruang Lingkup 6 Ruang Lingkup 7 Ruang Lingkup 8
KBLI 2025Recoding/Pindah Kode
71101 - Aktivitas Arsitektural
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultansi arsitek, seperti - penyusunan studi awal arsitektur; - jasa desain arsitektural; - jasa nasihat dan pradesain arsitektural; - jasa arsitektural lainnya; - jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung; - jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap; - perancangan bangunan gedung dan lingkungannya; - perancangan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya; - perancangan tata bangunan dan lingkungannya; - penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya; - perencanaan kota dan tata guna lahan; manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain. - perancangan objek berdasarkan klasifikasi bangunan gedung sesuai dengan International Building Code: - assembly/pertemuan; - business/bisnis; - educational/pendidikan; - factory and industrial/pabrik dan bangunan industri; - high hazard/bangunan risiko tinggi;
Padanan KBLI 2020
71101 - Aktivitas Arsitektur, 71101
Risiko Tertinggi
Menengah Tinggi
Perizinan
Sertifikat Standar
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Kode Subklasifikasi Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap : AL004
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya : AR002
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang : AL001
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pengembangan Perkotaan : AL003
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Pengembangan Wilayah : AL002
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian : AR001
Usaha Mikro
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU)
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha sub sektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha sub sektor jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
Jangka Waktu: 15 Hari
2
SBU masih berlaku
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO
Jangka Waktu: 15 Hari
Kode Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian : AR004
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Kode Subklasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya : AR005
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
2
SKK masih berlaku
3
Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 71101?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
71101
Aktivitas Arsitektural
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 71101: Aktivitas Arsitektural
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 71101.
Pengertian KBLI 71101
KBLI 71101 dengan judul resmi "Aktivitas Arsitektural" mencakup penyediaan jasa konsultansi arsitek yang meliputi berbagai kegiatan perancangan, penilaian, perencanaan ruang dan kota, serta layanan terkait tata bangunan dan lingkungan sesuai uraian resmi.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 71101
Ruang lingkup berdasarkan uraian resmi mencakup penyusunan studi awal arsitektur; jasa desain dan pradesain arsitektural; nasihat arsitektural; penilaian perawatan dan kelayakan bangunan gedung; pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap; perancangan, pelestarian, dan tata bangunan serta lingkungan; penyusunan dokumen perencanaan teknis; pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi; perencanaan kota dan tata guna lahan; serta manajemen proyek, manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, dan konstruksi lain sesuai uraian resmi.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 71101
- Penyusunan studi awal arsitektur
- Jasa desain arsitektural
- Jasa nasihat dan pradesain arsitektural
- Jasa arsitektural lainnya
- Jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung
- Jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap
- Perancangan bangunan gedung dan lingkungannya
- Perancangan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya
- Perancangan tata bangunan dan lingkungannya
- Penyusunan dokumen perencanaan teknis dan pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya
- Perencanaan kota dan tata guna lahan
- Manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain
- Perancangan objek berdasarkan klasifikasi bangunan gedung sesuai dengan International Building Code untuk kategori assembly/pertemuan; business/bisnis; educational/pendidikan; factory and industrial/pabrik dan bangunan industri; high hazard/bangunan risiko tinggi
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Uraian resmi KBLI 71101 tidak mencantumkan kegiatan yang secara tegas dinyatakan "tidak termasuk" atau menyebut kode lain yang harus dibedakan. Dengan demikian, data yang digunakan tidak menyediakan daftar eksplisit kegiatan yang perlu dibedakan dari kelompok ini.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh kegiatan yang diturunkan langsung dari uraian resmi meliputi: penyusunan studi awal arsitektur untuk suatu proyek; jasa desain arsitektural bangunan gedung; penilaian kelayakan dan perawatan gedung; perancangan tata ruang perkotaan dan tata guna lahan; penyusunan dokumen perencanaan teknis serta pengawasan aspek arsitektur selama pelaksanaan konstruksi; perancangan pelestarian bangunan bersejarah; perancangan objek untuk kategori gedung seperti pertemuan, bisnis, pendidikan, pabrik/industri, dan bangunan risiko tinggi.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data menyajikan kombinasi tingkat risiko menurut skala usaha. Seluruh kombinasi tercantum sebagai berikut:
- Usaha Mikro — Menengah Tinggi
- Usaha Mikro — Tinggi
- Usaha Kecil — Menengah Tinggi
- Usaha Kecil — Tinggi
- Usaha Menengah — Menengah Tinggi
- Usaha Menengah — Tinggi
- Usaha Besar — Menengah Tinggi
- Usaha Besar — Tinggi
Perhatikan bahwa data menunjukkan beberapa kombinasi tingkat risiko tersedia untuk setiap skala usaha; informasi lebih lanjut mengenai implikasi tingkat risiko tidak tercantum dalam data ini.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 71101 adalah:
- Izin
- NIB
- Sertifikat Standar
Data hanya mencantumkan jenis-jenis perizinan tersebut; rincian persyaratan atau mekanisme penerbitan tidak tercantum dalam data yang digunakan.
Jangka Waktu Penerbitan
Dalam data tercantum dua nilai jangka waktu penerbitan: "15 Hari" dan "3 Hari". Informasi jangka waktu ini disajikan sebagaimana tercantum dalam data dan bukan merupakan jaminan atau kepastian bahwa perizinan akan diterbitkan dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan yang tercantum dalam data menunjukkan satu entri:
- 71101 - Aktivitas Arsitektur (KBLI 2020)
Status Perubahan KBLI
Jenis perubahan yang dicantumkan pada data adalah: Recoding/Pindah Kode. Data tidak memberikan keterangan tambahan mengenai detail perubahan selain istilah tersebut.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
- Pastikan uraian kegiatan usaha sesuai dengan uraian resmi KBLI 71101, karena ruang lingkup dijabarkan secara rinci dalam uraian resmi.
- Perhatikan tingkat risiko yang berlaku menurut skala usaha; data mencantumkan kombinasi tingkat risiko untuk setiap skala (lihat bagian Tingkat Risiko).
- Periksa jenis perizinan berusaha yang tercantum dalam data (Izin, NIB, Sertifikat Standar) karena jenis ini tercantum sebagai perizinan terkait.
- Catat jangka waktu penerbitan yang tercantum ("15 Hari" dan "3 Hari") sebagai informasi dari data; nilai tersebut bukan jaminan waktu penerbitan.
- Perhatikan padanan dengan KBLI 2020 dan jenis perubahan (Recoding/Pindah Kode) sebagaimana tercantum dalam data.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud dengan KBLI 71101 "Aktivitas Arsitektural"?
KBLI 71101 "Aktivitas Arsitektural" meliputi penyediaan jasa konsultansi arsitek seperti penyusunan studi awal, desain arsitektural, nasihat pradesain, penilaian kelayakan dan perawatan gedung, perancangan bangunan dan lingkungan, perencanaan kota dan tata guna lahan, serta layanan manajemen proyek dan konstruksi sesuai uraian resmi.
Jenis perizinan apa yang tercantum untuk KBLI 71101?
Data menyebutkan tiga jenis perizinan berusaha untuk KBLI 71101: Izin, NIB, dan Sertifikat Standar. Data tidak merinci persyaratan teknis atau administratif untuk masing-masing jenis perizinan.
Bagaimana tingkat risiko menurut skala usaha untuk KBLI 71101?
Data mencantumkan kombinasi tingkat risiko untuk setiap skala usaha, yaitu Menengah Tinggi dan Tinggi untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Data tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi operasional dari setiap tingkat risiko.
Apakah ada kegiatan yang secara tegas tidak termasuk dalam KBLI ini?
Uraian resmi KBLI 71101 yang digunakan tidak mencantumkan pernyataan kegiatan yang secara tegas "tidak termasuk" atau merujuk pada kode lain yang perlu dibedakan.