Status Perubahan
Pecah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3 Ruang Lingkup 4
KBLI 2025Pecah Kode
68127 - Pengelolaan Gedung Perkantoran
Kelompok ini mencakup pengembangan, penyewaan, dan pengoperasian gedung perkantoran, ruang kerja bersama (coworking space), dan ruang kantor.
Padanan KBLI 2020
68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, 68111
Risiko Tertinggi
Menengah Rendah
Perizinan
Sertifikat Standar
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Pengembangan campuran antara huruf a, b dan/ atau c
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan lingkup pengembangan campuran
Usaha Kecil
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan lingkup pengembangan campuran
Usaha Menengah
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan lingkup pengembangan campuran
Usaha Besar
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan lingkup pengembangan campuran
Pengembangan selain huruf a dan b
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memperoleh Persyaratan Dasar perizinan berusaha
Usaha Kecil
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memperoleh Persyaratan Dasar perizinan berusaha
Usaha Menengah
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memperoleh Persyaratan Dasar perizinan berusaha
Usaha Besar
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
4
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Memperoleh Persyaratan Dasar perizinan berusaha
Pengembangan dan/ atau pengoperasian pusat perbelanjaan
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Tunduk kepada ketentuan perundang undangan sektor perdagangan
Usaha Kecil
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Tunduk kepada ketentuan perundang undangan sektor perdagangan
Usaha Menengah
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Tunduk kepada ketentuan perundang undangan sektor perdagangan
Usaha Besar
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Tunduk kepada ketentuan perundang undangan sektor perdagangan
Pengembangan Hunian dan/atau hunian campuran: Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian perumahan baik yang dimiliki sendiri maupun disewa
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
A. Pengembangan Perumahan MBR:
2
Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan
3
Memperoleh SK Pengesahan dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana induk kawasan perumahan dan/atau Rencana tapak perumahan b) Rencana pemisahan sertifikat HGB induk per kavling dan/atau per rumah susun c) Rencana pertelaan per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun dan/atau f) Revisi terhadap dokumen a), b), c), d), dan/atau e)
4
Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan standar yang telah diaudit oleh akuntan publik b) Proyeksi/analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun B.Pengembangan Perumahan:
5
Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan
6
Memperoleh SK Pengesahan dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana Induk Kawasan Perumahan dan/atau Rencana Tapak Perumahan b) Rencana pemisahan sertifikat HGB induk per kavling dan/atau per rumah susun c) Rencana Pertelaan per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun f) Perhitungan dana konversi dan/atau g) Revisi terhadap dokumen rencana a), b), c), d), e), dan/atau f)
7
Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan memuat rekapitulasi berupa: 1) Rasio hutang terhadap aktiva lancar 2) Rasio hutang terhadap aktiva tetap 3) Rasio hutang terhadap ekuitas b) Proyeksi/ analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun
Usaha Kecil
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
A. Pengembangan Perumahan MBR:
2
Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan
3
Memperoleh SK Pengesahan dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana induk kawasan perumahan dan/atau Rencana tapak perumahan b) Rencana pemisahan sertifikat HGB induk per kavling dan/atau per rumah susun c) Rencana pertelaan per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun dan/atau f) Revisi terhadap dokumen a), b), c), d), dan/atau e)
4
Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan standar yang telah diaudit oleh akuntan publik b) Proyeksi/analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun B.Pengembangan Perumahan:
5
Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan
6
Memperoleh SK Pengesahan dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana Induk Kawasan Perumahan dan/atau Rencana Tapak Perumahan b) Rencana pemisahan sertifikat HGB induk per kavling dan/atau per rumah susun c) Rencana Pertelaan per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun f) Perhitungan dana konversi dan/atau g) Revisi terhadap dokumen rencana a), b), c), d), e), dan/atau f)
7
Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan memuat rekapitulasi berupa: 1) Rasio hutang terhadap aktiva lancar 2) Rasio hutang terhadap aktiva tetap 3) Rasio hutang terhadap ekuitas b) Proyeksi/ analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun
Usaha Menengah
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
A. Pengembangan Perumahan MBR:
2
Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan
3
Memperoleh SK Pengesahan dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana induk kawasan perumahan dan/atau Rencana tapak perumahan b) Rencana pemisahan sertifikat HGB induk per kavling dan/atau per rumah susun c) Rencana pertelaan per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun dan/atau f) Revisi terhadap dokumen a), b), c), d), dan/atau e)
4
Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan standar yang telah diaudit oleh akuntan publik b) Proyeksi/analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun B.Pengembangan Perumahan:
5
Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan
6
Memperoleh SK Pengesahan dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana Induk Kawasan Perumahan dan/atau Rencana Tapak Perumahan b) Rencana pemisahan sertifikat HGB induk per kavling dan/atau per rumah susun c) Rencana Pertelaan per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun f) Perhitungan dana konversi dan/atau g) Revisi terhadap dokumen rencana a), b), c), d), e), dan/atau f)
7
Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan memuat rekapitulasi berupa: 1) Rasio hutang terhadap aktiva lancar 2) Rasio hutang terhadap aktiva tetap 3) Rasio hutang terhadap ekuitas b) Proyeksi/ analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun
Usaha Besar
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta
Kewenangan: Gubernur
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
Dalam satu Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
A. Pengembangan Perumahan MBR:
2
Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan
3
Memperoleh SK Pengesahan dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana induk kawasan perumahan dan/atau Rencana tapak perumahan b) Rencana pemisahan sertifikat HGB induk per kavling dan/atau per rumah susun c) Rencana pertelaan per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun dan/atau f) Revisi terhadap dokumen a), b), c), d), dan/atau e)
4
Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan standar yang telah diaudit oleh akuntan publik b) Proyeksi/analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun B.Pengembangan Perumahan:
5
Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan
6
Memperoleh SK Pengesahan dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana Induk Kawasan Perumahan dan/atau Rencana Tapak Perumahan b) Rencana pemisahan sertifikat HGB induk per kavling dan/atau per rumah susun c) Rencana Pertelaan per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun f) Perhitungan dana konversi dan/atau g) Revisi terhadap dokumen rencana a), b), c), d), e), dan/atau f)
7
Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan memuat rekapitulasi berupa: 1) Rasio hutang terhadap aktiva lancar 2) Rasio hutang terhadap aktiva tetap 3) Rasio hutang terhadap ekuitas b) Proyeksi/ analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 68127?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
68127
Pengelolaan Gedung Perkantoran
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 68127: Pengelolaan Gedung Perkantoran
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 68127.
Pengertian KBLI 68127
KBLI 68127 dengan judul resmi "Pengelolaan Gedung Perkantoran" merupakan klasifikasi kegiatan ekonomi yang merujuk pada pengembangan, penyewaan, dan pengoperasian gedung perkantoran, termasuk ruang kerja bersama (coworking space) dan ruang kantor. Definisi ini bersumber langsung dari uraian resmi yang tersedia untuk KBLI 68127.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 68127
Ruang lingkup KBLI 68127 meliputi tiga aspek utama: pengembangan gedung perkantoran, penyewaan gedung perkantoran serta ruang kantor, dan pengoperasian gedung perkantoran serta ruang kerja bersama (coworking space). Pernyataan ruang lingkup ini disarikan secara persis dari uraian resmi yang menjadi dasar klasifikasi.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 68127
Berdasarkan uraian resmi, kegiatan yang termasuk dalam KBLI 68127 meliputi:
- Pengembangan gedung perkantoran;
- Penyewaan gedung perkantoran;
- Pengoperasian gedung perkantoran;
- Penyediaan dan pengoperasian ruang kerja bersama (coworking space);
- Penyediaan dan pengoperasian ruang kantor.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Dalam data KBLI yang digunakan, uraian resmi untuk KBLI 68127 tidak mencantumkan secara eksplisit kegiatan yang tidak termasuk atau perlu dibedakan dengan kode lain. Dengan demikian, informasi mengenai pengecualian atau pemisahan kegiatan tidak tersedia dalam data yang digunakan.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh penerapan yang dapat diturunkan langsung dari uraian resmi KBLI 68127 meliputi:
- Pengembangan proyek gedung perkantoran yang dirancang untuk disewakan kepada penyewa korporat;
- Penyewaan ruang kantor kepada perusahaan atau individu, termasuk kontrak sewa jangka pendek maupun jangka panjang;
- Pengoperasian dan pengelolaan coworking space yang menyediakan ruang kerja bersama dan fasilitas pendukung untuk pengguna.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data KBLI 68127 mencantumkan tingkat risiko menurut skala usaha sebagai berikut (seluruh kombinasi tercantum sesuai data):
- Usaha Mikro — Menengah Rendah
- Usaha Kecil — Menengah Rendah
- Usaha Menengah — Menengah Rendah
- Usaha Besar — Menengah Rendah
Perhatikan bahwa tingkat risiko ditetapkan menurut skala usaha sebagaimana tercantum; data tidak menyatakan bahwa semua skala usaha memiliki risiko yang sama di luar informasi ini.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum pada data untuk KBLI 68127 adalah: Sertifikat Standar. Informasi ini diambil langsung dari data KBLI dan tidak menambahkan jenis perizinan lain yang tidak tercantum.
Jangka Waktu Penerbitan
Dalam data yang digunakan, kolom jangka waktu penerbitan berisi tanda "-", sehingga jangka waktu penerbitan tidak tercantum dalam data. Keterangan ini bukan merupakan jaminan tentang jangka waktu penerbitan perizinan apa pun.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan yang tercantum untuk KBLI 68127 dengan KBLI 2020 adalah: 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa. Padanan ini diambil langsung dari data dan disajikan persis sesuai entri.
Status Perubahan KBLI
Status perubahan untuk KBLI 68127 yang tercantum dalam data adalah: Pecah Kode. Keterangan ini mencerminkan perubahan klasifikasi sebagaimana direkam dalam data.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan KBLI 68127, perhatikan hal-hal berikut berdasarkan data yang tersedia: pastikan kegiatan usaha Anda sesuai dengan uraian resmi "Pengelolaan Gedung Perkantoran" (pengembangan, penyewaan, pengoperasian gedung perkantoran, coworking space, dan ruang kantor); cek skala usaha agar dapat mencocokkan tingkat risiko yang tercantum; dan catat bahwa perizinan berusaha yang tercantum adalah Sertifikat Standar. Data tidak mencantumkan jangka waktu penerbitan, serta tidak memberikan daftar kegiatan yang dikecualikan, sehingga informasi tersebut perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi terkait bila diperlukan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud dengan KBLI 68127?
KBLI 68127 adalah kode klasifikasi untuk "Pengelolaan Gedung Perkantoran" yang mencakup pengembangan, penyewaan, dan pengoperasian gedung perkantoran, ruang kerja bersama (coworking space), dan ruang kantor, sesuai uraian resmi.
Apakah coworking space termasuk dalam KBLI 68127?
Ya. Uraian resmi KBLI 68127 secara tegas menyebutkan ruang kerja bersama (coworking space) sebagai bagian dari ruang lingkup kegiatan.
Perizinan apa yang tercantum untuk KBLI 68127?
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 68127 adalah "Sertifikat Standar".
Berapa jangka waktu penerbitan perizinan untuk KBLI 68127?
Data yang digunakan menampilkan tanda "-" pada jangka waktu penerbitan, yang berarti jangka waktu penerbitan tidak tercantum dalam data tersebut.