66122 - Kepialangan Perdagangan Komoditas Berjangka

Pengertian KBLI 66122

KBLI 66122 berjudul Kepialangan Perdagangan Komoditas Berjangka. Menurut uraian resmi, kelompok ini mencakup kegiatan jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut, serta kegiatan terkait seperti fungsi wakil pialang berjangka, pembukaan kantor cabang pialang berjangka, penyaluran amanat luar negeri, dan partisipasi sebagai peserta sistem perdagangan alternatif.

Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 66122

Ruang lingkup didasarkan langsung pada uraian resmi KBLI 66122 dan meliputi transaksi perdagangan komoditas berjangka maupun derivatif (termasuk derivatif syariah) yang dilakukan atas amanat nasabah serta tindakan penjaminan transaksi melalui pengambilan margin dalam bentuk uang dan/atau surat berharga. Uraian resmi juga memasukkan kegiatan penunjang operasional dan perwakilan yang berkaitan dengan kepialangan berjangka.

Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 66122

• Jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka.
• Jual beli komoditas berdasarkan kontrak derivatif syariah.
• Jual beli berdasarkan kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah.
• Menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi.
• Menjalankan fungsi sebagai wakil pialang berjangka.
• Pembukaan kantor cabang pialang berjangka.
• Penyaluran amanat luar negeri.
• Berperan sebagai peserta sistem perdagangan alternatif.

Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan

Dalam data KBLI yang digunakan tidak tercantum pernyataan eksplisit mengenai kegiatan yang tidak termasuk atau yang perlu dibedakan dari KBLI 66122. Informasi mengenai pengecualian atau pemisahan kegiatan tidak tersedia dalam uraian resmi ini.

Contoh Penerapan Kegiatan Usaha

• Pialang yang melakukan jual beli komoditas atas dasar kontrak berjangka untuk nasabah.
• Pialang yang memfasilitasi kontrak derivatif syariah atas amanat nasabah.
• Pihak yang menarik margin berupa uang atau surat berharga untuk menjamin transaksi pialang berjangka.
• Perusahaan yang membuka kantor cabang pialang berjangka sebagai perpanjangan layanan pialang.
• Entitas yang menyalurkan amanat perdagangan komoditas dari atau ke luar negeri atas nama nasabah.
• Peserta yang terlibat dalam sistem perdagangan alternatif untuk komoditas berjangka.

Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha

Data KBLI menyajikan tingkat risiko untuk setiap skala usaha sebagai berikut:

• Usaha Mikro — Tingkat Risiko: Tinggi
• Usaha Kecil — Tingkat Risiko: Tinggi
• Usaha Menengah — Tingkat Risiko: Tinggi
• Usaha Besar — Tingkat Risiko: Tinggi

Perizinan Berusaha

Perizinan atau persetujuan yang tercantum dalam data terkait KBLI 66122 adalah:

• Izin - Izin Usaha Pialang Berjangka
• Izin - Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi
• Izin - Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

Jangka Waktu Penerbitan

Dalam data tercantum jangka waktu penerbitan: 3 Hari. Informasi ini disajikan sesuai dengan data yang digunakan dan bukan merupakan jaminan atau kepastian bahwa izin akan diterbitkan dalam jangka waktu tersebut dalam setiap kondisi.

Padanan dengan KBLI 2020

Padanan menurut data KBLI 2020 adalah sebagai berikut:

• 66149 - Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya
• 66152 - Pialang Perdagangan Berjangka
• 66154 - Perantara Perdagangan Fisik Komoditi

Status Perubahan KBLI

Jenis perubahan yang dicantumkan dalam data: Gabung Kode.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI

1. Pastikan kegiatan usaha yang diajukan sesuai dengan uraian resmi KBLI 66122 yang menjadi rujukan.
2. Rujuk daftar perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk mengetahui izin atau persetujuan yang relevan.
3. Perhatikan tingkat risiko yang tercantum untuk setiap skala usaha; data menyebutkan tingkat risiko untuk tiap skala usaha.
4. Informasi jangka waktu penerbitan tersedia dalam data tetapi bukan jaminan penerbitan dalam praktik administratif.
5. Data tidak memuat informasi tambahan seperti pengecualian teknis, persyaratan modal, atau kewajiban lainnya; informasi tersebut tidak tercantum dalam sumber yang digunakan.