Status Perubahan
Recoding/Pindah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2
KBLI 2025Recoding/Pindah Kode
50126 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
Kelompok ini mencakup aktivitas angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan biota air lainnya . transportasi laut khusus melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di dalam negeri dengan pelabuhan di luar negeri. Kelompok ini mencakup - penyaluran/distribusi luar negeri untuk bahan bakar tanpa karbon dalam bentuk gas, padatan, atau cairan yang tergantung pada kebutuhan dan kondisi penyimpanan sebagai pembawa energi (hidrogen, amonia, dan senyawa lainnya)menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus; - angkutan laut luar negeri untuk ikan dengan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia; - angkutan laut luar negeri untuk ikan dengan kapal pengangkut ikan berbendera asing; - aktivitas penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
Padanan KBLI 2020
50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, 50142
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Standar Usaha Angkutan Laut, Surat Izin Usaha Perikanan
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Pengangkutan barang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usaha Mikro
Menengah TinggiStandar Usaha Angkutan Laut3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit -74- dengan ukuran paling kecil GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri.
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terusmenerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin
Jangka Waktu: 3 Hari
11
Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal
Jangka Waktu: 3 Hari
12
Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan
Jangka Waktu: 3 Hari
13
Menyampai-kan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan dari kedatangan dan keberangkatan
Jangka Waktu: 3 Hari
Usaha Kecil
Menengah TinggiStandar Usaha Angkutan Laut3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit -74- dengan ukuran paling kecil GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri.
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terusmenerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin
Jangka Waktu: 3 Hari
11
Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal
Jangka Waktu: 3 Hari
12
Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan
Jangka Waktu: 3 Hari
13
Menyampai-kan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan dari kedatangan dan keberangkatan
Jangka Waktu: 3 Hari
Usaha Menengah
Menengah TinggiStandar Usaha Angkutan Laut3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit -74- dengan ukuran paling kecil GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri.
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terusmenerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin
Jangka Waktu: 3 Hari
11
Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal
Jangka Waktu: 3 Hari
12
Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan
Jangka Waktu: 3 Hari
13
Menyampai-kan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan dari kedatangan dan keberangkatan
Jangka Waktu: 3 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiStandar Usaha Angkutan Laut3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan)
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit -74- dengan ukuran paling kecil GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri.
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terusmenerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin
Jangka Waktu: 3 Hari
11
Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal
Jangka Waktu: 3 Hari
12
Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan
Jangka Waktu: 3 Hari
13
Menyampai-kan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan dari kedatangan dan keberangkatan
Jangka Waktu: 3 Hari
Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus yaitu ikan. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya, serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri termasuk usaha persewaan angkutan laut berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan berikut operatornya.
Usaha Kecil
TinggiSurat Izin Usaha Perikanan4 Hari
Parameter & Kewenangan
1
1. Kapal pengangkut ikan berukuran paling kecil 20 (dua puluh) GT dan 2. Beroperasi antarnegara
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan
Jangka Waktu: 4 Hari
2
Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 4 Hari
Kewajiban
1
Merealisasikan kapal pengangkut ikan, paling lambat 2 (dua) tahun
Jangka Waktu: 4 Hari
2
Memiliki surat izin kapal pengangkut ikan
Jangka Waktu: 4 Hari
3
Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan muatan dan
Jangka Waktu: 4 Hari
4
Menyampaikan laporan kegiatan usaha
Jangka Waktu: 4 Hari
Usaha Menengah
TinggiSurat Izin Usaha Perikanan4 Hari
Parameter & Kewenangan
1
1. Kapal pengangkut ikan berukuran paling kecil 20 (dua puluh) GT dan 2. Beroperasi antarnegara
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan
Jangka Waktu: 4 Hari
2
Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 4 Hari
Kewajiban
1
Merealisasikan kapal pengangkut ikan, paling lambat 2 (dua) tahun
Jangka Waktu: 4 Hari
2
Memiliki surat izin kapal pengangkut ikan
Jangka Waktu: 4 Hari
3
Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan muatan dan
Jangka Waktu: 4 Hari
4
Menyampaikan laporan kegiatan usaha
Jangka Waktu: 4 Hari
Usaha Besar
TinggiSurat Izin Usaha Perikanan4 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
1. Kapal pengangkut ikan berukuran paling kecil 20 (dua puluh) GT dan 2. Beroperasi antarnegara
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan
Jangka Waktu: 4 Hari
2
Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 4 Hari
Kewajiban
1
Merealisasikan kapal pengangkut ikan, paling lambat 2 (dua) tahun
Jangka Waktu: 4 Hari
2
Memiliki surat izin kapal pengangkut ikan
Jangka Waktu: 4 Hari
3
Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan muatan dan
Jangka Waktu: 4 Hari
4
Menyampaikan laporan kegiatan usaha
Jangka Waktu: 4 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 50126?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
50126
Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 50126: Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 50126.
Pengertian KBLI 50126
KBLI 50126 berjudul Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus. Menurut uraian resmi, kelompok ini mencakup aktivitas angkutan laut internasional untuk barang khusus, termasuk angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta ikan dan biota air lainnya. Kelompok ini juga meliputi transportasi laut khusus yang melayani trayek tidak tetap atau tramper antarpelabuhan di dalam negeri dengan pelabuhan di luar negeri, penyaluran luar negeri untuk bahan bakar tanpa karbon menggunakan kapal yang dirancang khusus, angkutan ikan dengan kapal berbendera Indonesia atau asing, serta aktivitas penyewaan angkutan laut beserta operatornya.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 50126
Ruang lingkup KBLI 50126 secara resmi mencakup angkutan laut internasional untuk jenis kargo yang diklasifikasikan sebagai "barang khusus". Definisi resmi menekankan karakter khusus muatan (mis. berbahaya, limbah berbahaya, bahan bakar tanpa karbon, ikan/biota air) dan bentuk layanan angkutan (trayek tidak tetap, tramper antarpelabuhan di dalam negeri dengan koneksi pelabuhan luar negeri, serta sewa kapal termasuk operator).
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 50126
- Angkutan laut internasional untuk barang berbahaya.
- Angkutan laut internasional untuk limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Angkutan laut internasional untuk ikan dan biota air lainnya.
- Transportasi laut khusus dengan trayek tidak tetap atau tramper antarpelabuhan di dalam negeri yang terkait dengan pelabuhan di luar negeri.
- Penyaluran/distribusi luar negeri untuk bahan bakar tanpa karbon (mis. hidrogen, amonia, dan senyawa lainnya) menggunakan kapal yang dirancang khusus.
- Angkutan laut luar negeri untuk ikan dengan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia.
- Angkutan laut luar negeri untuk ikan dengan kapal pengangkut ikan berbendera asing.
- Aktivitas penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Dalam data uraian resmi untuk KBLI 50126 tidak tercantum secara eksplisit kegiatan yang "tidak termasuk" atau pengecualian lain. Jika diperlukan pembeda terhadap kegiatan serupa, informasi tersebut tidak tercantum dalam data yang digunakan.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
- Perusahaan pengangkutan internasional yang melayani muatan bahan berbahaya pada rute antarnegara dengan kapal khusus.
- Layanan pengangkutan internasional limbah bahan berbahaya dan beracun antara pelabuhan di luar negeri dan pelabuhan domestik secara tramper.
- Pengangkutan ikan dan biota air antarnegara menggunakan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia.
- Pengangkutan ikan antarnegara menggunakan kapal pengangkut ikan berbendera asing.
- Pengiriman luar negeri bahan bakar tanpa karbon (misalnya hidrogen atau amonia) menggunakan kapal laut yang dirancang khusus sebagai pembawa energi.
- Penyewaan kapal laut internasional beserta penyediaan operator kapal untuk muatan khusus.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data KBLI menyajikan kombinasi tingkat risiko menurut skala usaha. Informasi ini konsisten dengan prinsip OSS berbasis risiko dimana tingkat risiko usaha dapat berbeda berdasarkan skala usaha. Berdasarkan data, kombinasi skala usaha dan tingkat risiko yang tercantum adalah:
- Usaha Mikro — Menengah Tinggi
- Usaha Kecil — Menengah Tinggi
- Usaha Kecil — Tinggi
- Usaha Menengah — Menengah Tinggi
- Usaha Menengah — Tinggi
- Usaha Besar — Menengah Tinggi
- Usaha Besar — Tinggi
Perhatikan bahwa data menunjukkan beberapa skala usaha memiliki lebih dari satu tingkat risiko; hal ini menunjukkan variasi risiko dalam satu skala usaha menurut data yang tersedia.
Perizinan Berusaha
Dalam data KBLI 50126, perizinan berusaha yang tercantum adalah:
- Izin
- Sertifikat Standar
Informasi ini berasal dari data resmi; detail lebih lanjut terkait cakupan atau persyaratan masing‑masing jenis perizinan tidak tercantum dalam data yang digunakan di sini.
Jangka Waktu Penerbitan
Jangka waktu penerbitan yang tercantum dalam data adalah:
- 3 Hari
- 4 Hari
Catatan: jangka waktu tersebut disajikan sebagai informasi dalam data dan bukan jaminan bahwa perizinan pasti akan diterbitkan dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang tercantum untuk kode ini adalah: 50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus.
Status Perubahan KBLI
Status perubahan yang tercantum pada data adalah: Recoding/Pindah Kode.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan kegiatan usaha di bawah KBLI 50126, perhatikan hal-hal berikut berdasarkan uraian resmi: pastikan kegiatan usaha Anda sesuai dengan ruang lingkup resmi (mis. apakah melibatkan barang berbahaya, limbah B3, bahan bakar tanpa karbon, atau ikan/biota air); perhatikan apakah transportasi dilakukan pada trayek tidak tetap atau sebagai tramper yang menghubungkan pelabuhan domestik dengan pelabuhan luar negeri; identifikasi apakah kapal yang digunakan memerlukan desain khusus (contoh untuk penyaluran bahan bakar tanpa karbon); perhatikan status bendera kapal untuk angkutan ikan (tercantum baik berbendera Indonesia maupun berbendera asing); dan ketahui bahwa aktivitas penyewaan beserta operator termasuk dalam ruang lingkup. Informasi tambahan di luar uraian resmi tidak disediakan dalam data ini.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa pengertian KBLI 50126?
KBLI 50126 adalah klasifikasi untuk angkutan laut luar negeri untuk barang khusus, meliputi angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, ikan dan biota air, transportasi dengan trayek tidak tetap/tramper yang berkaitan dengan pelabuhan luar negeri, distribusi luar negeri bahan bakar tanpa karbon menggunakan kapal khusus, serta penyewaan kapal termasuk operatornya.
Apakah angkutan ikan termasuk dalam KBLI ini?
Ya. Uraian resmi menyebutkan angkutan laut luar negeri untuk ikan dengan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan juga dengan kapal berbendera asing termasuk dalam KBLI 50126.
Perizinan apa saja yang tercantum untuk KBLI 50126?
Data mencantumkan dua jenis perizinan berusaha: Izin dan Sertifikat Standar. Detail persyaratan masing‑masing perizinan tidak tercantum dalam data ini.
Berapa jangka waktu penerbitan perizinan menurut data?
Jangka waktu penerbitan yang tercantum adalah 3 Hari dan 4 Hari. Informasi ini hanya disajikan sebagaimana tercantum dalam data dan bukan jaminan penerbitan dalam jangka waktu tersebut.