Status Perubahan
Recoding/Pindah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2
KBLI 2025Recoding/Pindah Kode
49211 - Angkutan Kereta Wisata dalam Kota
Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata yang merupakan bagian dari angkutan dalam kota, seperti kereta gantung (cable car) di kawasan wisata. Kelompok ini tidak mencakup - angkutan kereta wisata jarak jauh (antarkota) untuk penumpang, lihat kelompok 49111;
Padanan KBLI 2020
49442 - Angkutan Jalan Rel Wisata, 49442
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
2
Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Izin usaha kegiatan pokok
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan pengadaan tanah
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Melakukan perencanaan teknis
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik
Jangka Waktu: 14 Hari
4
Sertifikat Standar usaha yang diverifikasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
Jangka Waktu: 14 Hari
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
4
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Izin usaha kegiatan pokok
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan pengadaan tanah
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Melakukan perencanaan teknis
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik
Jangka Waktu: 14 Hari
4
Sertifikat Standar usaha yang diverifikasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
Jangka Waktu: 14 Hari
Pembangunan perkeretaapian khusus
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum30 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
3
Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Rancang bangun dibuat berdasarkan perhitungan
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Spesifikasi Teknis kinerja, dan gambar teknis sarana Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Spesifikasi Teknis Prasarana Perkeretaapian yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Spesifikasi Sarana Perkeretaapian yang memuat komponen dan konstruksi, sarana perkeretaapian khusus yang akan dibangun dan ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian khusus yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
5
Gambar teknis yang merupakan gambar desain prasarana perkeretaapian disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
6
Data lapangan
Jangka Waktu: 30 Hari
7
Jadwal pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
8
Metode pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
9
Bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan
Jangka Waktu: 30 Hari
10
Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang
Jangka Waktu: 30 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana dan
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin pembangunan
Jangka Waktu: 30 Hari
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum30 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Rancang bangun dibuat berdasarkan perhitungan
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Spesifikasi Teknis kinerja, dan gambar teknis sarana Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Spesifikasi Teknis Prasarana Perkeretaapian yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Spesifikasi Sarana Perkeretaapian yang memuat komponen dan konstruksi, sarana perkeretaapian khusus yang akan dibangun dan ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian khusus yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
5
Gambar teknis yang merupakan gambar desain prasarana perkeretaapian disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
6
Data lapangan
Jangka Waktu: 30 Hari
7
Jadwal pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
8
Metode pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
9
Bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan
Jangka Waktu: 30 Hari
10
Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang
Jangka Waktu: 30 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana dan
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin pembangunan
Jangka Waktu: 30 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 49211?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
49211
Angkutan Kereta Wisata dalam Kota
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 49211: Angkutan Kereta Wisata dalam Kota
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 49211.
Pengertian KBLI 49211
KBLI 49211 berjudul "Angkutan Kereta Wisata dalam Kota". Menurut uraian resmi, kelompok ini mencakup "pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata yang merupakan bagian dari angkutan dalam kota, seperti kereta gantung (cable car) di kawasan wisata." Judul dan uraian resmi ini menjadi dasar untuk memahami ruang lingkup kegiatan usaha yang diklasifikasikan di bawah kode ini.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 49211
Ruang lingkup KBLI 49211 terbatas pada pengoperasian sarana kereta wisata yang secara khusus merupakan bagian dari layanan angkutan dalam kota dan memanfaatkan jalur khusus untuk keperluan wisata. Uraian resmi menekankan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk konteks dalam kota dan memberikan contoh jenis sarana yang termasuk.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 49211
- Pengoperasian kereta wisata yang menggunakan jalur khusus dalam kawasan perkotaan.
- Pengoperasian kereta gantung (cable car) di kawasan wisata yang merupakan bagian dari angkutan dalam kota.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Uraian resmi secara tegas menyebut kegiatan yang tidak termasuk, yaitu angkutan kereta wisata jarak jauh (antarkota) untuk penumpang. Kegiatan tersebut perlu dibedakan dan dirujuk ke kelompok lain yang disebut dalam uraian resmi (lihat kelompok 49111). Jika usaha Anda bergerak di bidang angkutan wisata antarkota, maka kegiatan tersebut tidak termasuk dalam KBLI 49211.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh kegiatan yang sah untuk dimasukkan ke dalam KBLI 49211 diturunkan langsung dari uraian resmi, antara lain pengoperasian kereta gantung (cable car) yang melayani kawasan wisata dalam kota, serta pengoperasian kereta wisata lain yang menggunakan jalur khusus dan merupakan bagian dari sistem angkutan kota untuk tujuan wisata.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data KBLI menunjukkan kombinasi skala usaha dan tingkat risiko sebagai berikut:
- Usaha Menengah — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Besar — Tingkat Risiko: Tinggi
Informasi ini menyatakan tingkat risiko menurut skala usaha yang tercantum dalam data; tidak semua skala usaha tersedia dalam data dan tingkat risiko dapat berbeda untuk skala lain jika ada.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 49211 adalah:
- Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Penulisan perizinan di atas mengikuti persis nomenklatur yang tercantum dalam DATA KBLI dan tidak menambahkan atau mengeliminasi istilah di luar data tersebut.
Jangka Waktu Penerbitan
Jangka waktu penerbitan yang tercantum dalam data adalah:
- 14 Hari
- 30 Hari
Keterangan jangka waktu ini disajikan sebagaimana tercantum dalam DATA KBLI. Informasi jangka waktu bukan jaminan bahwa izin pasti akan terbit dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang dicantumkan untuk KBLI 49211 adalah:
- 49442 - Angkutan Jalan Rel Wisata
Status Perubahan KBLI
Jenis perubahan yang tercatat dalam data untuk KBLI 49211 adalah: Recoding/Pindah Kode. Informasi ini merefleksikan perubahan klasifikasi dari versi sebelumnya ke versi saat ini sebagaimana dicantumkan dalam data.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
- Pastikan kegiatan usaha sesuai dengan uraian resmi, yaitu pengoperasian kereta wisata yang merupakan bagian dari angkutan dalam kota dan menggunakan jalur khusus.
- Jika kegiatan Anda adalah angkutan kereta wisata antarkota (jarak jauh untuk penumpang), maka kegiatan tersebut tidak termasuk dalam KBLI 49211 dan harus dibedakan sesuai keterangan dalam uraian resmi.
- Perhatikan tingkat risiko yang tercantum untuk setiap skala usaha; data menyebutkan risiko Tinggi untuk usaha menengah dan usaha besar.
- Perizinan berusaha yang tercantum harus menjadi acuan administratif; nama perizinan disajikan persis sesuai DATA KBLI.
- Jangka waktu penerbitan yang tercantum adalah informasi dari data dan bukan jaminan waktu keluarnya izin.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud dengan KBLI 49211?
KBLI 49211 adalah klasifikasi untuk "Angkutan Kereta Wisata dalam Kota" yang mencakup pengoperasian kereta menggunakan jalur khusus untuk wisata sebagai bagian dari angkutan dalam kota, contohnya kereta gantung (cable car) di kawasan wisata.
Apakah angkutan kereta wisata antarkota termasuk KBLI 49211?
Tidak. Uraian resmi menyatakan bahwa angkutan kereta wisata jarak jauh (antarkota) untuk penumpang tidak termasuk dalam KBLI 49211 dan perlu dibedakan (lihat kelompok 49111 sesuai uraian resmi).
Perizinan apa yang tercantum untuk KBLI 49211?
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data adalah "Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum".
Berapa tingkat risiko untuk skala usaha yang tercantum?
Data menyatakan bahwa untuk Usaha Menengah dan Usaha Besar tingkat risikonya adalah Tinggi. Informasi ini sesuai dengan data KBLI yang tersedia.