Status Perubahan
Pecah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3
KBLI 2025Pecah Kode
49119 - Transportasi Kereta Api Antarkota Lainnya untuk Penumpang
Kelompok ini tidak mencakup - angkutan kereta api perkotaan dan kereta komuter untuk penumpang, lihat kelompok 49211; - pengoperasian kereta gantung, kereta kabel (gondola), dan kereta api lainnya yang bukan merupakan bagian dari angkutan dalam kota, atau yang tidak dikombinasikan dengan pengoperasian arena hiburan dan rekreasi, lihat kelompok 49291; - pengoperasian kereta gantung, kereta kabel (gondola), kursi gantung, dan kereta api lainnya sebagai bagian dari pengoperasian arena hiburan dan rekreasi, lihat subgolongan 9329; - pengoperasian kereta/gerbong tidur atau kereta/gerbong makan yang dilakukan oleh unit yang terpisah, lihat subgolongan 5590, dan 5610; - aktivitas stasiun penumpang, lihat subgolongan 52212.
Padanan KBLI 2020
49110 - Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, 49110
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
3
Lingkup Operasionalnya Kabupa-ten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat: a. Sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian b. Rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Kemampuan keuangan
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Kabupa-ten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
3
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat: a. Sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian b. Rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Kemampuan keuangan
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Sarana Perkeretaapian Umum
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian d. Jadwal pelaksanaan penga-daan, pegoperasi-an, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian e. Jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana per-kereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian d. Jadwal pelaksanaan penga-daan, pegoperasi-an, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian e. Jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana per-kereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum30 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Gambar teknis
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Data lapangan
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Jadwal pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
5
Spesifikasi teknis
Jangka Waktu: 30 Hari
6
Metode pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
7
Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan
Jangka Waktu: 30 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkereta-apian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya
Jangka Waktu: 30 Hari
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum30 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Gambar teknis
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Data lapangan
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Jadwal pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
5
Spesifikasi teknis
Jangka Waktu: 30 Hari
6
Metode pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
7
Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan
Jangka Waktu: 30 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkereta-apian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya
Jangka Waktu: 30 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 49119?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
49119
Transportasi Kereta Api Antarkota Lainnya untuk Penumpang
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 49119: Transportasi Kereta Api Antarkota Lainnya untuk Penumpang
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 49119.
Pengertian KBLI 49119
KBLI 49119 berjudul "Transportasi Kereta Api Antarkota Lainnya untuk Penumpang" dan mencakup kegiatan angkutan kereta api penumpang yang berorientasi pada perjalanan antarkota selain kategori khusus yang dicantumkan sebagai pengecualian dalam uraian resmi.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 49119
Ruang lingkup utama ditetapkan oleh judul dan uraian resmi: layanan transportasi kereta api untuk penumpang pada rute antarkota yang tidak termasuk dalam kelompok atau subgolongan lain yang disebutkan sebagai pengecualian. Uraian resmi menjadi sumber utama penetapan cakupan ini.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 49119
Berdasarkan judul dan uraian resmi, kelompok ini mencakup pengoperasian layanan kereta api penumpang antarkota yang tidak dikategorikan ke dalam pengecualian yang tercantum.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Uraian resmi secara tegas menyebutkan beberapa kegiatan yang tidak termasuk atau perlu dibedakan dari KBLI 49119. Kegiatan tersebut adalah:
- Angkutan kereta api perkotaan dan kereta komuter untuk penumpang, lihat kelompok 49211.
- Pengoperasian kereta gantung, kereta kabel (gondola), dan kereta api lainnya yang bukan bagian dari angkutan dalam kota, atau yang tidak dikombinasikan dengan pengoperasian arena hiburan dan rekreasi, lihat kelompok 49291.
- Pengoperasian kereta gantung, kereta kabel (gondola), kursi gantung, dan kereta api lainnya sebagai bagian dari pengoperasian arena hiburan dan rekreasi, lihat subgolongan 9329.
- Pengoperasian kereta/gerbong tidur atau kereta/gerbong makan yang dilakukan oleh unit yang terpisah, lihat subgolongan 5590, dan 5610.
- Aktivitas stasiun penumpang, lihat subgolongan 52212.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh penerapan yang dapat diturunkan langsung dari uraian resmi meliputi pengoperasian layanan kereta penumpang untuk perjalanan antarkota yang tidak termasuk layanan kereta komuter perkotaan, dan bukan kegiatan terkait kereta gantung, kereta untuk arena hiburan, kereta makan/tidur yang dioperasikan oleh unit terpisah, maupun aktivitas stasiun penumpang.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data menyatakan tingkat risiko untuk kombinasi skala usaha berikut:
- Usaha Menengah: Tingkat Risiko Tinggi.
- Usaha Besar: Tingkat Risiko Tinggi.
Informasi ini menunjukkan bahwa tidak semua skala usaha memiliki tingkat risiko yang sama; data hanya mencantumkan kombinasi skala usaha yang diperinci di atas.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 49119 adalah sebagai berikut (ditulis persis sesuai data):
- Izin - Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
- Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
- Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Jangka Waktu Penerbitan
Data menyediakan jangka waktu penerbitan berikut sebagai informasi: 14 Hari dan 30 Hari. Informasi jangka waktu ini adalah bagian dari data dan bukan merupakan jaminan bahwa izin pasti akan diterbitkan dalam periode tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan yang tercantum dalam data terhadap KBLI 2020 adalah: "49110 - Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang".
Status Perubahan KBLI
Jenis perubahan yang tercatat pada data untuk KBLI 49119 adalah: Pecah Kode.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum memilih KBLI 49119 pada sistem pendaftaran, perhatikan bahwa uraian resmi mencantumkan pengecualian penting yang harus dibandingkan dengan kegiatan usaha yang hendak didaftarkan.
Periksa apakah kegiatan usaha Anda termasuk dalam daftar perizinan berusaha yang tercantum, dan perhatikan tingkat risiko sesuai skala usaha yang relevan.
Perlu diingat bahwa jangka waktu penerbitan yang tercantum hanya merupakan informasi dalam data dan bukan jaminan penerbitan izin dalam jangka waktu tersebut.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa pengertian KBLI 49119?
KBLI 49119 adalah kategori "Transportasi Kereta Api Antarkota Lainnya untuk Penumpang" yang mencakup pengoperasian layanan kereta api penumpang antarkota sesuai uraian resmi.
Apakah KBLI 49119 mencakup kereta komuter perkotaan?
Tidak. Uraian resmi secara tegas menyatakan bahwa angkutan kereta api perkotaan dan kereta komuter untuk penumpang tidak termasuk dan merujuk ke kelompok 49211.
Skala usaha mana yang dikategorikan berisiko tinggi menurut data?
Data menyebutkan bahwa Usaha Menengah dan Usaha Besar memiliki tingkat risiko Tinggi untuk KBLI 49119.
Perizinan berusaha apa yang tercantum untuk KBLI 49119?
Perizinan yang tercantum adalah: 1) Izin - Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, 2) Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, dan 3) Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum.