Status Perubahan
Pecah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3
KBLI 2025Pecah Kode
49111 - Angkutan Kereta Wisata Antarkota
Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta api khusus untuk wisata (melihat pemandangan) yang melayani perjalanan antarwilayah dengan jarak tempuh relatif cukup jauh. Kelompok ini tidak mencakup - angkutan kereta wisata jarak dekat (dalam kota) untuk penumpang, lihat kelompok 49221; - pengoperasian kereta gantung, kereta kabel (gondola), kursi gantung, dan kereta api lainnya sebagai bagian dari pengoperasian arena hiburan dan rekreasi, lihat subgolongan 9329.
Padanan KBLI 2020
49110 - Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, 49110
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
3
Lingkup Operasionalnya Kabupa-ten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat: a. Sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian b. Rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Kemampuan keuangan
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Kabupa-ten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
3
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat: a. Sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian b. Rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Kemampuan keuangan
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Sarana Perkeretaapian Umum
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian d. Jadwal pelaksanaan penga-daan, pegoperasi-an, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian e. Jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana per-kereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian d. Jadwal pelaksanaan penga-daan, pegoperasi-an, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian e. Jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana per-kereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 14 Hari
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum30 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Gambar teknis
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Data lapangan
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Jadwal pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
5
Spesifikasi teknis
Jangka Waktu: 30 Hari
6
Metode pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
7
Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan
Jangka Waktu: 30 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkereta-apian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya
Jangka Waktu: 30 Hari
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum30 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lingkup Operasionalnya Nasional
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
Lingkup Operasionalnya Provinsi
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Gambar teknis
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Data lapangan
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Jadwal pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
5
Spesifikasi teknis
Jangka Waktu: 30 Hari
6
Metode pelaksanaan
Jangka Waktu: 30 Hari
7
Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan
Jangka Waktu: 30 Hari
Kewajiban
1
Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
2
Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian
Jangka Waktu: 30 Hari
3
Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan
Jangka Waktu: 30 Hari
4
Melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkereta-apian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya
Jangka Waktu: 30 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 49111?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
49111
Angkutan Kereta Wisata Antarkota
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 49111: Angkutan Kereta Wisata Antarkota
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 49111.
Pengertian KBLI 49111
KBLI 49111 dengan judul resmi "Angkutan Kereta Wisata Antarkota" merujuk pada klasifikasi kegiatan usaha yang mencakup pengoperasian kereta api khusus untuk wisata (melihat pemandangan) yang melayani perjalanan antarwilayah dengan jarak tempuh relatif cukup jauh. Istilah ini dipakai untuk membedakan layanan kereta wisata antarkota dari kegiatan kereta penumpang atau atraksi rekreasi yang dicakup kode lain.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 49111
Ruang lingkup berdasarkan uraian resmi adalah pengoperasian kereta api yang dirancang khusus untuk tujuan wisata melihat pemandangan, dengan layanan yang menjangkau antarwilayah dan menempuh jarak yang relatif cukup jauh. Uraian resmi menjadi sumber utama penentuan cakupan kegiatan ini.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 49111
Kegiatan yang termasuk adalah pengoperasian kereta api khusus untuk wisata (melihat pemandangan) yang melayani perjalanan antarwilayah dengan jarak tempuh relatif cukup jauh. Frasa ini mencakup seluruh aspek operasional kereta wisata antarkota sebagaimana dinyatakan pada uraian resmi.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Uraian resmi secara tegas menyatakan kegiatan yang tidak termasuk dan perlu dibedakan, yaitu:
- Angkutan kereta wisata jarak dekat (dalam kota) untuk penumpang, yang diklasifikasikan pada kelompok 49221.
- Pengoperasian kereta gantung, kereta kabel (gondola), kursi gantung, dan kereta api lainnya sebagai bagian dari pengoperasian arena hiburan dan rekreasi, yang termasuk pada subgolongan 9329.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh penerapan yang diturunkan langsung dari uraian resmi meliputi pengoperasian rangkaian kereta yang secara khusus disediakan untuk wisata melihat pemandangan dan melayani perjalanan antarwilayah dengan jarak tempuh relatif cukup jauh. Contoh tersebut tidak mencakup layanan kereta wisata yang hanya beroperasi dalam kota atau wahana kereta pada arena rekreasi.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data menyatakan kombinasi skala usaha dan tingkat risiko sebagai berikut:
- Usaha Menengah — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Besar — Tingkat Risiko: Tinggi
Informasi ini menunjukkan tingkat risiko untuk skala usaha yang tercantum. Data tidak memuat penilaian risiko untuk skala usaha lain (misalnya usaha mikro atau kecil), sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa seluruh skala usaha memiliki risiko yang sama.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 49111 adalah:
- Izin - Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
- Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
- Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Daftar di atas disajikan persis sesuai data; uraian lebih rinci tentang cakupan masing‑masing perizinan tidak tercantum dalam DATA KBLI yang digunakan di sini.
Jangka Waktu Penerbitan
Data menyediakan dua jangka waktu penerbitan yang tercantum: 14 Hari dan 30 Hari. Informasi jangka waktu ini hanya disajikan sebagai data dan bukan merupakan jaminan atau kepastian bahwa perizinan akan diterbitkan dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang tercantum untuk kode ini adalah: "49110 - Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang". Padanan ini disajikan sebagaimana tercantum dalam data.
Status Perubahan KBLI
Status perubahan yang tercatat adalah "Pecah Kode", sesuai data. Keterangan ini menunjukkan bahwa pembaruan klasifikasi menghasilkan pemisahan kode baru dari kode sebelumnya, tanpa menjelaskan rincian prosedural atau administratif lebih lanjut.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum memilih KBLI 49111 untuk pendaftaran usaha, perhatikan hal‑hal berikut berdasarkan DATA KBLI:
- Pastikan kegiatan usaha sesuai dengan uraian resmi: pengoperasian kereta api khusus untuk wisata yang melayani perjalanan antarwilayah dengan jarak tempuh relatif cukup jauh.
- Periksa dan bedakan kegiatan yang secara tegas tidak termasuk (kelompok 49221 dan subgolongan 9329) agar klasifikasi yang dipilih tepat.
- Sesuaikan skala usaha dengan risiko yang tercantum, karena data hanya mencantumkan tingkat risiko untuk usaha menengah dan besar (keduanya tinggi).
- Catat perizinan berusaha yang tercantum pada data dan jangka waktu penerbitan yang disajikan; jangka waktu tersebut tidak menjamin penerbitan dalam praktik.
- Perhatikan padanan KBLI 2020 dan status perubahan (pecah kode) untuk memahami pergeseran klasifikasi historis yang tercatat dalam data.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud dengan KBLI 49111?
KBLI 49111 adalah klasifikasi untuk "Angkutan Kereta Wisata Antarkota" yang mencakup pengoperasian kereta api khusus untuk wisata (melihat pemandangan) yang melayani perjalanan antarwilayah dengan jarak tempuh relatif cukup jauh, sebagaimana tercantum dalam uraian resmi.
Kegiatan apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam KBLI 49111?
Termasuk: pengoperasian kereta api khusus untuk wisata antarwilayah dengan jarak tempuh relatif cukup jauh. Tidak termasuk: angkutan kereta wisata jarak dekat (dalam kota) untuk penumpang (lihat kelompok 49221) dan pengoperasian kereta gantung/kereta kabel atau wahana serupa dalam arena rekreasi (lihat subgolongan 9329).
Apa tingkat risiko untuk KBLI 49111?
Data menyebutkan bahwa untuk Usaha Menengah dan Usaha Besar, tingkat risikonya adalah Tinggi. Data tidak mencantumkan penilaian risiko untuk skala usaha lain.
Perizinan usaha apa yang tercantum untuk KBLI 49111 dan berapa jangka waktu penerbitannya?
Perizinan yang tercantum adalah: "Izin - Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum", "Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum", dan "Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum". Jangka waktu penerbitan yang tercantum dalam data adalah 14 Hari dan 30 Hari; catatan ini hanya berupa informasi dan bukan jaminan penerbitan.