Status Perubahan
Pecah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1
KBLI 2025Pecah Kode
35133 - Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik
Kelompok ini mencakup - pengoperasian fasilitas atau stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik seperti mobil, sepeda motor, skuter, dan sepeda listrik atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tidak terintegrasi dengan pembangkit; - pengoperasian fasilitas pengisian daya untuk peralatan listrik, seperti telepon genggam atau laptop. Kelompok ini tidak mencakup - pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang terintegrasi dengan pembangkit, lihat kelompok 35140.
Padanan KBLI 2020
35112 - Transmisi Tenaga Listrik, 35113 - Distribusi Tenaga Listrik, 35112
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Seluruh
Usaha Mikro
TinggiIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasi- nya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa- kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik dengan harga sewa jaringan tenaga listrik: a. Sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau b. Telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib
Jangka Waktu: 14 Hari
4
Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal
Jangka Waktu: 14 Hari
5
Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun
Jangka Waktu: 14 Hari
Usaha Kecil
TinggiIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa- kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Kewenangan: Gubernur
2
1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasi- nya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik dengan harga sewa jaringan tenaga listrik: a. Sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau b. Telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib
Jangka Waktu: 14 Hari
4
Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal
Jangka Waktu: 14 Hari
5
Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun
Jangka Waktu: 14 Hari
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasi- nya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa- kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik dengan harga sewa jaringan tenaga listrik: a. Sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau b. Telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib
Jangka Waktu: 14 Hari
4
Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal
Jangka Waktu: 14 Hari
5
Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun
Jangka Waktu: 14 Hari
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasi- nya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa- kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Kewenangan: Gubernur
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik dengan harga sewa jaringan tenaga listrik: a. Sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau b. Telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
Jangka Waktu: 14 Hari
Kewajiban
1
Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi
Jangka Waktu: 14 Hari
2
Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi
Jangka Waktu: 14 Hari
3
Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib
Jangka Waktu: 14 Hari
4
Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal
Jangka Waktu: 14 Hari
5
Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun
Jangka Waktu: 14 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 35133?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
35133
Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 35133: Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 35133.
Pengertian KBLI 35133
KBLI 35133 berjudul "Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik". Menurut uraian resmi, kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas atau stasiun pengisian daya untuk berbagai jenis kendaraan listrik dan untuk peralatan listrik portabel.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 35133
Ruang lingkup KBLI 35133 meliputi pengoperasian fasilitas atau stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik seperti mobil, sepeda motor, skuter, dan sepeda listrik, termasuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tidak terintegrasi dengan pembangkit. Selain itu, ruang lingkup juga mencakup pengoperasian fasilitas pengisian daya untuk peralatan listrik berupa perangkat portabel seperti telepon genggam atau laptop.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 35133
- Pengoperasian fasilitas atau stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik: mobil, sepeda motor, skuter, dan sepeda listrik.
- Pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tidak terintegrasi dengan pembangkit.
- Pengoperasian fasilitas pengisian daya untuk peralatan listrik portabel seperti telepon genggam atau laptop.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Uraian resmi menyatakan secara tegas bahwa kelompok ini tidak mencakup pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang terintegrasi dengan pembangkit. Kegiatan tersebut perlu dibedakan dan dirujuk ke kelompok 35140.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh penerapan yang secara langsung diturunkan dari uraian resmi meliputi pengoperasian SPKLU yang berfungsi sebagai stasiun pengisian untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik, pengoperasian stasiun pengisian untuk skuter dan sepeda listrik, serta pengoperasian fasilitas pengisian daya yang disediakan khusus untuk peralatan listrik portabel seperti telepon genggam atau laptop.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data menyebutkan kombinasi skala usaha dan tingkat risiko untuk KBLI 35133 sebagai berikut:
- Usaha Mikro — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Kecil — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Menengah — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Besar — Tingkat Risiko: Tinggi
Semua kombinasi skala usaha yang tercantum dalam data ini memiliki tingkat risiko yang sama, yaitu Tinggi.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 35133 adalah: "Izin - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum".
Jangka Waktu Penerbitan
Data menyebutkan jangka waktu penerbitan: 14 Hari. Informasi ini merupakan keterangan yang tercantum dalam data dan bukan jaminan bahwa perizinan pasti diterbitkan dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang dicantumkan dalam data untuk KBLI 35133 adalah:
- 35112 - Transmisi Tenaga Listrik
- 35113 - Distribusi Tenaga Listrik
Status Perubahan KBLI
Status perubahan yang dicatat pada data untuk KBLI 35133 adalah "Pecah Kode".
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan kegiatan di bawah KBLI 35133, perhatikan hal-hal berikut berdasarkan uraian resmi: pastikan kegiatan yang akan didaftarkan benar-benar termasuk dalam ruang lingkup KBLI 35133 (misalnya pengoperasian SPKLU yang tidak terintegrasi dengan pembangkit atau fasilitas pengisian untuk peralatan portabel). Jika fasilitas pengisian terintegrasi dengan pembangkit, kegiatannya perlu dibedakan karena tidak termasuk dalam KBLI ini dan dirujuk ke kelompok lain yang disebutkan dalam uraian.
Perhatikan pula kombinasi skala usaha dan tingkat risiko yang tercantum dalam data, serta perizinan yang dicantumkan untuk KBLI ini. Informasi jangka waktu penerbitan yang tersedia dalam data juga dicantumkan untuk referensi, dengan catatan bahwa data tersebut bukan jaminan penerbitan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa pengertian KBLI 35133?
KBLI 35133 adalah klasifikasi untuk pengoperasian fasilitas atau stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik (mobil, sepeda motor, skuter, sepeda listrik) dan untuk peralatan listrik portabel seperti telepon genggam atau laptop, sesuai uraian resmi.
Apakah KBLI 35133 mencakup SPKLU yang terintegrasi dengan pembangkit?
Tidak. Uraian resmi menyatakan bahwa pengoperasian SPKLU yang terintegrasi dengan pembangkit tidak termasuk dalam kelompok ini dan perlu dibedakan (lihat kelompok 35140).
Perizinan berusaha apa yang tercantum untuk KBLI ini?
Data menyebutkan perizinan: "Izin - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum".
Berapa jangka waktu penerbitan yang tercantum dalam data?
Data mencantumkan jangka waktu penerbitan 14 Hari. Ini adalah informasi yang tersedia dalam data dan bukan jaminan penerbitan.