Status Perubahan
Pecah Kode
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3 Ruang Lingkup 4 Ruang Lingkup 5 Ruang Lingkup 6 Ruang Lingkup 7
KBLI 2025Pecah Kode
08996 - Pertambangan Bijih Logam Tanah Jarang
Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (unsur lantanum, serium, praseodimium, neodimium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, disprosium, holmium, erbium, tulium, iterbium, lutetium ditambah unsur skandium dan itrium/yttrium).
Padanan KBLI 2020
08999 - Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL, 08999
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi, Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Baru
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam
Usaha Mikro
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
IUP Tahap Eksplorasi mineral bukan logam
Usaha Mikro
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
IUP Tahap Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu
Usaha Mikro
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam
Usaha Mikro
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Permohonan SIPB
Usaha Mikro
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Kecil
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Menengah
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Besar
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 08996?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
08996
Pertambangan Bijih Logam Tanah Jarang
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 08996: Pertambangan Bijih Logam Tanah Jarang
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 08996.
Pengertian KBLI 08996
KBLI 08996 berjudul "Pertambangan Bijih Logam Tanah Jarang". Menurut uraian resmi, kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang—yakni unsur lantanum, serium, praseodimium, neodimium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, disprosium, holmium, erbium, tulium, iterbium, lutetium, ditambah unsur skandium dan itrium/yttrium.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 08996
Ruang lingkup KBLI 08996 berfokus pada pertambangan bijih yang menghasilkan logam tanah jarang dan paduan yang mengandung unsur-unsur yang disebutkan dalam uraian resmi. Deskripsi resmi menjadi acuan utama untuk memahami batas kegiatan yang termasuk dalam kode ini.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 08996
- Pertambangan bijih yang menghasilkan unsur lantanum.
- Pertambangan bijih yang menghasilkan unsur serium.
- Pertambangan bijih yang menghasilkan praseodimium dan neodimium.
- Pertambangan bijih yang menghasilkan prometium, samarium, europium.
- Pertambangan bijih yang menghasilkan gadolinium, terbium, disprosium, holmium, erbium, tulium, iterbium, lutetium.
- Pertambangan bijih yang menghasilkan skandium dan itrium/yttrium.
- Pertambangan untuk paduan (alloy) logam tanah jarang sebagaimana disebutkan dalam uraian resmi.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Uraian resmi tidak secara eksplisit menyebut kegiatan yang dikecualikan atau tidak termasuk. Data menunjukkan padanan dari KBLI 2020 berupa "08999 - Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL", dan jenis perubahan dinyatakan sebagai "Pecah Kode". Untuk kegiatan yang sebelumnya digolongkan pada kode lain, pembedaannya harus dilihat pada uraian resmi masing-masing kode. Informasi detail tentang pengecualian spesifik tidak tercantum dalam data ini.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh kegiatan yang turun langsung dari uraian resmi meliputi: penambangan neodimium untuk penggunaan bahan magnet permanen, penambangan lantanum untuk bahan tertentu, penambangan europium untuk aplikasi khusus, dan operasi tambang yang menghasilkan paduan logam tanah jarang termasuk skandium atau itrium/yttrium. Contoh-contoh ini diturunkan langsung dari daftar unsur dalam uraian resmi dan tidak menambahkan kegiatan lain seperti perdagangan atau pengolahan yang tidak disebutkan.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data menyajikan tingkat risiko berdasarkan skala usaha untuk KBLI 08996 sebagai berikut:
- Usaha Mikro — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Kecil — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Menengah — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Besar — Tingkat Risiko: Tinggi
Perlu diperhatikan bahwa tingkat risiko ini berbeda menurut skala usaha pada data, dan semua skala usaha yang tercantum dalam data menunjukkan tingkat risiko "Tinggi".
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 08996 adalah:
- Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru
- Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Istilah perizinan tersebut ditulis persis sesuai dengan data dan merupakan rujukan untuk jenis perizinan yang dicantumkan; data tidak merinci persyaratan teknis atau prosedural untuk penerbitan izin tersebut.
Jangka Waktu Penerbitan
Data menyebutkan jangka waktu penerbitan: 14 Hari. Informasi ini hanya tercantum sebagai data dan bukan jaminan bahwa izin pasti terbit dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang tercantum dalam data adalah: "08999 - Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL". Data juga menyatakan jenis perubahan: "Pecah Kode", yang menunjukkan bahwa KBLI 08996 merupakan hasil pemecahan kode dari struktur sebelumnya.
Status Perubahan KBLI
Jenis perubahan yang tercatat untuk KBLI 08996 adalah "Pecah Kode". Informasi ini menunjukkan perubahan klasifikasi dari KBLI versi sebelumnya sesuai data, tanpa rincian lebih lanjut dalam dataset yang digunakan.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan KBLI 08996, perhatikan hal-hal berikut berdasarkan data:
- Uraian resmi menetapkan fokus pada pertambangan logam tanah jarang dan paduan yang memuat unsur-unsur tertentu; pastikan kegiatan usaha Anda sesuai dengan uraian resmi ini.
- Semua skala usaha yang tercantum menunjukkan tingkat risiko "Tinggi".
- Perizinan berusaha yang tercantum adalah "Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru" dan "Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi".
- Jangka waktu penerbitan yang tercantum adalah 14 Hari, namun hal ini tidak menjamin penerbitan dalam jangka waktu tersebut.
- Data tidak memuat informasi teknis rinci—seperti persyaratan teknis, lingkungan, modal, luas lahan, atau tenaga kerja—sehingga hal-hal tersebut tidak dapat disimpulkan dari dataset ini.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dicakup oleh KBLI 08996?
KBLI 08996 mencakup kegiatan pertambangan logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang untuk unsur-unsur yang tercantum dalam uraian resmi (lantanum, serium, praseodimium, neodimium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, disprosium, holmium, erbium, tulium, iterbium, lutetium, serta skandium dan itrium/yttrium).
Apa saja jenis perizinan berusaha yang tercantum untuk KBLI ini?
Data mencantumkan dua jenis perizinan: "Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru" dan "Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi".
Bagaimana tingkat risikonya menurut skala usaha?
Menurut data, semua skala usaha—Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar—dikategorikan dengan tingkat risiko "Tinggi".
Apakah KBLI ini memiliki padanan di KBLI 2020?
Ya. Data menyebutkan padanan KBLI 2020: "08999 - Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL", dan jenis perubahan dicatat sebagai "Pecah Kode".