Status Perubahan
Tetap
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3 Ruang Lingkup 4 Ruang Lingkup 5 Ruang Lingkup 6 Ruang Lingkup 7
KBLI 2025Tetap
08995 - Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
Kelompok ini mencakup kegiatan penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika, termasuk kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusannya.
Padanan KBLI 2020
08995 - Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, 08995
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Baru, Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam
Usaha Mikro
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
IUP Tahap Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu
Usaha Mikro
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
IUP Tahap Eksplorasi mineral bukan logam
Usaha Mikro
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam
Usaha Mikro
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Permohonan SIPB
Usaha Mikro
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Kecil
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Menengah
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Besar
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 08995?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
08995
Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 08995: Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 08995.
Pengertian KBLI 08995
KBLI 08995 berjudul "Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa". Menurut uraian resmi, kelompok ini mencakup kegiatan penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika, termasuk kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusannya. Uraian resmi tersebut menjadi acuan utama untuk menentukan apakah suatu kegiatan usaha masuk dalam klasifikasi KBLI ini.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 08995
Ruang lingkup KBLI 08995 terbatas pada aktivitas ekstraktif dan pengolahan awal yang berhubungan langsung dengan kuarsa atau pasir kuarsa (pasir silika). Secara resmi, ruang lingkup mencakup penggalian material tersebut serta kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusan yang terkait dengan pengolahan bahan di lokasi kegiatan.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 08995
- Penggalian kuarsa
- Penggalian pasir kuarsa
- Penggalian pasir silika
- Kegiatan pemecahan kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika
- Kegiatan penghancuran kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika
- Penyaringan (screening) material kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika
- Penghalusan (grinding) material kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Dalam data resmi untuk KBLI 08995 tidak terdapat daftar kegiatan yang secara tegas disebut "tidak termasuk" atau yang perlu dibedakan dari kegiatan utama. Artinya, informasi mengenai kegiatan yang dikecualikan atau perlu dibedakan tidak tercantum dalam data yang digunakan untuk uraian ini.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh penerapan usaha yang dapat diturunkan langsung dari uraian resmi meliputi:
- Penambangan kuarsa di lokasi tambang yang diikuti oleh pemecahan batuan kuarsa menjadi ukuran tertentu.
- Penggalian pasir kuarsa dengan proses penyaringan untuk memisahkan ukuran butir yang diinginkan.
- Pengoperasian unit penghalusan (grinding) pasir silika untuk mendapatkan ukuran partikel sesuai kebutuhan proses selanjutnya.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data resmi menyajikan tingkat risiko untuk setiap kategori skala usaha pada KBLI 08995. Semua kombinasi skala usaha yang tercantum memiliki tingkat risiko yang sama menurut data:
- Usaha Mikro — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Kecil — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Menengah — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Besar — Tingkat Risiko: Tinggi
Informasi ini menunjukkan bahwa, menurut data KBLI, setiap skala usaha dalam klasifikasi ini dikategorikan pada tingkat risiko tinggi.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 08995 adalah sebagai berikut (ditulis persis sesuai data):
- Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru
- Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Daftar perizinan tersebut tercantum dalam data resmi dan perlu diperhatikan saat memetakan dokumen perizinan yang relevan. Data tidak menjelaskan persyaratan administrasi atau sertifikasi tambahan secara rinci.
Jangka Waktu Penerbitan
Dalam data tercantum jangka waktu penerbitan: 14 Hari. Informasi jangka waktu ini hanya disajikan sebagai data; bukan merupakan jaminan bahwa izin akan diterbitkan dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan dengan KBLI 2020 yang tercantum dalam data adalah:
- 08995 - Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
Status Perubahan KBLI
Jenis perubahan yang tercantum dalam data untuk KBLI 08995 adalah: Tetap. Data resmi menyatakan bahwa klasifikasi ini tidak mengalami perubahan nomenklatur pada pembaruan tersebut.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan KBLI 08995, perhatikan hal-hal yang secara langsung tercantum dalam data: pastikan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan uraian resmi (penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika dan kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan, penghalusan), cermati tingkat risiko sesuai skala usaha yang tercantum, dan tinjau perizinan berusaha yang tercantum. Data tidak memuat rincian persyaratan administratif atau teknis lebih lanjut, sehingga informasi tersebut harus diperoleh dari sumber yang relevan jika diperlukan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa pengertian KBLI 08995?
KBLI 08995 berjudul "Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa". Uraian resmi menyatakan bahwa kelompok ini mencakup penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika termasuk pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusannya.
Kegiatan apa saja yang termasuk dalam KBLI 08995?
Kegiatan yang termasuk antara lain penggalian kuarsa, penggalian pasir kuarsa/pasir silika, serta kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusan material tersebut.
Perizinan berusaha apa yang tercantum untuk KBLI ini?
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data adalah: "Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru" dan "Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi".
Apa tingkat risiko untuk usaha dengan KBLI 08995?
Menurut data, semua skala usaha—Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar—memiliki tingkat risiko kategori "Tinggi".