Status Perubahan
Tetap
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3 Ruang Lingkup 4 Ruang Lingkup 5 Ruang Lingkup 6
KBLI 2025Tetap
08912 - Pertambangan Fosfat
Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan bahan galian fosfat, termasuk kegiatan sortasi, penghancuran, pembersihan, dan peningkatan kadar bahan galian fosfat.
Padanan KBLI 2020
08912 - Pertambangan Fosfat, 08912
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Baru, Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Permohonan IPR Perseorangan
Usaha Mikro
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
6
Luas Wilayah Pertambangan
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
Usaha Kecil
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
Usaha Menengah
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
6
Luas Wilayah Pertambangan
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
Usaha Besar
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
6
Luas Wilayah Pertambangan
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
IUP Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Permohonan IPR Koperasi
Usaha Mikro
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
6
Luas Wilayah Pertambangan
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
3
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
4
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
Usaha Kecil
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
6
Luas Wilayah Pertambangan
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
3
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
4
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
Usaha Menengah
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
3
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
4
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
Usaha Besar
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
3
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
4
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
Permohonan SIPB
Usaha Mikro
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Kecil
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Menengah
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Usaha Besar
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
Tidak ada data.
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 08912?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
08912
Pertambangan Fosfat
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 08912: Pertambangan Fosfat
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 08912.
Pengertian KBLI 08912
KBLI 08912 berjudul "Pertambangan Fosfat". Uraian resmi untuk KBLI ini menyatakan bahwa kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan bahan galian fosfat serta kegiatan penunjang yang terkait langsung dengan pengolahan awal bahan galian tersebut.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 08912
Ruang lingkup berdasarkan uraian resmi meliputi kegiatan pertambangan bahan galian fosfat dan proses awal yang biasa dilakukan pada bahan galian fosfat. Uraian resmi menjadi rujukan utama untuk batasan kegiatan dalam KBLI ini.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 08912
- Pertambangan bahan galian fosfat.
- Sortasi bahan galian fosfat.
- Penghancuran bahan galian fosfat.
- Pembersihan bahan galian fosfat.
- Peningkatan kadar bahan galian fosfat.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Data KBLI yang digunakan tidak mencantumkan secara eksplisit kegiatan yang dikecualikan atau perlu dibedakan dari kelompok ini. Jika suatu kegiatan tidak disebutkan dalam uraian resmi, informasi tersebut tidak tercantum dalam data yang digunakan.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh penerapan yang dapat diturunkan langsung dari uraian resmi meliputi operasi penambangan fosfat dan rangkaian kegiatan pengolahan awal seperti sortasi, penghancuran, pembersihan, serta peningkatan kadar bahan galian fosfat sebelum tahap pengolahan lanjutan atau pemasaran.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data menyajikan kombinasi skala usaha dan tingkat risiko untuk KBLI 08912 sebagai berikut. Setiap kombinasi ditulis sesuai dengan informasi yang tersedia:
- Usaha Mikro — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Kecil — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Menengah — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Besar — Tingkat Risiko: Tinggi
Informasi di atas menunjukkan semua skala usaha yang tercantum dalam data memiliki tingkat risiko yang sama menurut data yang tersedia.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 08912 adalah sebagai berikut:
- Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru
- Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Daftar perizinan tersebut disajikan persis sesuai dengan data KBLI yang digunakan.
Jangka Waktu Penerbitan
Jangka waktu penerbitan yang tercantum dalam data adalah "14 Hari". Informasi ini merupakan bagian dari data dan bukan merupakan jaminan bahwa izin pasti akan diterbitkan dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 2020 yang dicantumkan dalam data untuk kode ini adalah:
- 08912 - Pertambangan Fosfat
Status Perubahan KBLI
Informasi status perubahan yang tersedia dalam data menyatakan: Tetap.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan KBLI 08912, perhatikan poin-poin yang tercantum dalam data: uraian resmi kegiatan yang menjadi dasar ruang lingkup, daftar perizinan berusaha yang tercantum, kombinasi skala usaha dan tingkat risiko, serta jangka waktu penerbitan yang tercatat. Data tidak memuat rincian teknis, persyaratan modal, luas lahan, tenaga kerja, atau persyaratan lingkungan; informasi tersebut tidak tercantum dalam data yang digunakan dan tidak boleh diandaikan tanpa rujukan tambahan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah kegiatan pengolahan awal fosfat termasuk dalam KBLI 08912?
Ya. Berdasarkan uraian resmi yang tercantum dalam data, kegiatan seperti sortasi, penghancuran, pembersihan, dan peningkatan kadar bahan galian fosfat termasuk dalam KBLI 08912.
Perizinan apa saja yang tercantum untuk KBLI 08912?
Data mencantumkan dua perizinan berusaha: "Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru" dan "Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi".
Berapa jangka waktu penerbitan yang tertera dalam data?
Jangka waktu penerbitan yang tercantum dalam data adalah "14 Hari". Informasi ini hanya merupakan data yang tersedia dan bukan jaminan penerbitan izin.
Apakah KBLI 08912 mengalami perubahan dari versi sebelumnya?
Menurut data yang digunakan, status perubahan tercatat sebagai "Tetap", dan padanan dengan KBLI 2020 adalah "08912 - Pertambangan Fosfat".