Status Perubahan
Tetap
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3 Ruang Lingkup 4 Ruang Lingkup 5 Ruang Lingkup 6 Ruang Lingkup 7 Ruang Lingkup 8 Ruang Lingkup 9 Ruang Lingkup 10 Ruang Lingkup 11 Ruang Lingkup 12
KBLI 2025Tetap
08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping
Kelompok ini mencakup kegiatan penggalian batu kapur atau gamping, termasuk kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusannya.
Padanan KBLI 2020
08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping, 08102
Risiko Tertinggi
Tinggi
Perizinan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Baru, Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan
Usaha Mikro
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
IUP Tahap Eksplorasi Batuan
Usaha Mikro
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam
Usaha Mikro
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
IUP Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam
Usaha Mikro
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam
Usaha Mikro
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
3
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan
Usaha Mikro
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)
2
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
3
Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
4
Luas Wilayah Pertambangan
5
Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
6
Rencana Kerja selama masa perpanjangan
7
Neraca sumber daya dan cadangan
8
Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi
9
Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Permohonan IPR Perseorangan
Usaha Mikro
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
Usaha Kecil
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
Usaha Menengah
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
6
Luas Wilayah Pertambangan
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
Usaha Besar
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
Permohonan IPR Koperasi
Usaha Mikro
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
3
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
4
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
Usaha Kecil
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
6
Luas Wilayah Pertambangan
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
3
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
4
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
Usaha Menengah
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Luas Wilayah Pertambangan
6
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
3
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
4
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
Usaha Besar
TinggiIzin Pertambangan Rakyat14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat Permohonan
2
Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
3
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang perseorangan atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus beserta susunan pengurus untuk koperasi
4
Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi atau orang perseorangan pemohon beserta seluruh pekerjanya merupakan penduduk setempat
5
Surat pernyataan yang menyatakan:<br> <ol type='a'> <li>Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. (untuk badan usaha Perseorangan), atau;</li> <li>Kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan (untuk badan usaha Koperasi)</li> </ol>
6
Luas Wilayah Pertambangan
7
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
8
Titik koordinat IPR
9
Titik koordinat IPR
10
Dokumen tambahan berupa persetujuan / rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/kawasan hutan.
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan & Pelaporan secara sederhana
2
Membayar IPERA
3
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
4
<p>Pemegang IPR:</p> <ol> <li>Melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;</li> <li>Menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri, yang meliputi: metode penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan; </li> <li>Mematuhi persyaratan teknis pertambangan, antara lain: <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Tidak menggunakan bahan peledak;</li> <li>Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan</li> <li>Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan</li> </ol> </li> </ol>
Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
2
Laporan lengkap eksplorasi
3
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
4
Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
5
Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7
Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8
Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
9
Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
10
Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Keterangan: Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar.
11
Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
12
Titik koordinat WIUP
13
Titik koordinat WIUP
14
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
IUP Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
Usaha Mikro
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Kecil
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Menengah
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Usaha Besar
TinggiIzin Usaha Pertambangan Baru14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di satu provinsi atau sampai dengan 12 Mil Laut.
Kewenangan: Gubernur
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi atau di atas 12 Mil Laut
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Salinan surat persetujuan penetapan WIUP
2
Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
3
Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4
Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara
2
Pajak Daerah
3
Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
4
Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya
Permohonan SIPB
Usaha Mikro
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Menyusun Dokumen Perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang terdiri :<br> <ol type='a'> <li>Dokumen teknis yang memuat:<br> <ol type='a'> <li>Informasi cadangan; dan</li> <li>Rencana Penambangan; dan</li> </ol> <li>Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
2
Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;
3
Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur;
5
Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang; dan
6
Mendapatkan/mengurus Dokumen Perencanaan Penambangan terlebih dahulu sebelum boleh melakukan kegiatan penambangan
Usaha Kecil
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Menyusun Dokumen Perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang terdiri :<br> <ol type='a'> <li>Dokumen teknis yang memuat:<br> <ol type='a'> <li>Informasi cadangan; dan</li> <li>Rencana Penambangan; dan</li> </ol> <li>Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
2
Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;
3
Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur;
5
Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang; dan
6
Mendapatkan/mengurus Dokumen Perencanaan Penambangan terlebih dahulu sebelum boleh melakukan kegiatan penambangan
Usaha Menengah
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Menyusun Dokumen Perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang terdiri :<br> <ol type='a'> <li>Dokumen teknis yang memuat:<br> <ol type='a'> <li>Informasi cadangan; dan</li> <li>Rencana Penambangan; dan</li> </ol> <li>Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
2
Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;
3
Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur;
5
Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang; dan
6
Mendapatkan/mengurus Dokumen Perencanaan Penambangan terlebih dahulu sebelum boleh melakukan kegiatan penambangan
Usaha Besar
TinggiSurat Izin Pertambangan Batuan14 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri
2
<p>Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <strong>wajib</strong> <strong>khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</strong></p> <p>*Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan</p>
3
Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan
4
Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhiryang telah diaudit akuntan publik
5
Titik koordinat WIUP
6
Luas Wilayah Pertambangan
Kewajiban
1
Menyusun Dokumen Perencanaan Penambangan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur yang terdiri :<br> <ol type='a'> <li>Dokumen teknis yang memuat:<br> <ol type='a'> <li>Informasi cadangan; dan</li> <li>Rencana Penambangan; dan</li> </ol> <li>Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
2
Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;
3
Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur;
5
Membayar pendapatan negara atas komoditas yang ditambang; dan
6
Mendapatkan/mengurus Dokumen Perencanaan Penambangan terlebih dahulu sebelum boleh melakukan kegiatan penambangan
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 08102?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
08102
Penggalian Batu Kapur/Gamping
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 08102: Penggalian Batu Kapur/Gamping
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 08102.
Pengertian KBLI 08102
KBLI 08102 berjudul "Penggalian Batu Kapur/Gamping" dan didefinisikan secara resmi sebagai kegiatan penggalian batu kapur atau gamping, termasuk kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusannya.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 08102
Ruang lingkup KBLI 08102 mencakup keseluruhan proses yang berkaitan dengan pengambilan dan pengolahan fisik batu kapur/gamping dari titik penggalian, dengan cakupan yang meliputi pemecahan, penghancuran, penyaringan, serta penghalusan material hasil penggalian sesuai uraian resmi.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 08102
Berdasarkan uraian resmi, kegiatan yang termasuk secara eksplisit dalam KBLI 08102 adalah:
- Penggalian batu kapur/gamping.
- Kegiatan pemecahan batu kapur/gamping.
- Kegiatan penghancuran batu kapur/gamping.
- Penyaringan material batu kapur/gamping.
- Penghalusan batu kapur/gamping.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Dalam data KBLI yang digunakan tidak tercantum pernyataan eksplisit mengenai kegiatan yang dikecualikan atau perlu dibedakan dari KBLI 08102; oleh karena itu tidak ada daftar kegiatan yang dinyatakan secara resmi sebagai tidak termasuk dalam kelompok ini pada sumber yang tersedia.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh penerapan kegiatan yang diturunkan langsung dari uraian resmi meliputi:
- Usaha penggalian batu kapur yang melakukan pemecahan bangkai batu di lokasi tambang.
- Operasi yang melakukan penghancuran batu kapur untuk menghasilkan ukuran material tertentu.
- Fasilitas yang menjalankan penyaringan material batu kapur untuk memisahkan fraksi ukuran.
- Proses penghalusan batu kapur menjadi produk berukuran lebih halus.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data resmi mencantumkan tingkat risiko untuk tiap skala usaha; seluruh kombinasi skala usaha yang tercantum memiliki tingkat risiko sebagai berikut:
- Usaha Mikro — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Kecil — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Menengah — Tingkat Risiko: Tinggi
- Usaha Besar — Tingkat Risiko: Tinggi
Informasi ini menunjukkan bahwa untuk setiap skala usaha pada KBLI 08102, tingkat risikonya diklasifikasikan sebagai tinggi menurut data yang tersedia.
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 08102 adalah sebagai berikut (ditulis persis sesuai sumber):
- Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru
- Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi
Daftar di atas adalah perizinan yang tercantum dalam data; tidak ada pernyataan tambahan mengenai persyaratan atau dokumen lain dalam sumber yang digunakan.
Jangka Waktu Penerbitan
Dalam data tercantum jangka waktu penerbitan: 14 Hari. Informasi ini disajikan sebagai keterangan yang tersedia dalam data dan bukan merupakan jaminan bahwa perizinan pasti akan terbit dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan KBLI 08102 pada versi 2020 tercantum sebagai "08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping", sehingga judul dan kode adalah padanan yang sama menurut data.
Status Perubahan KBLI
Status perubahan yang tercantum untuk KBLI 08102 adalah "Tetap", sesuai dengan informasi yang tersedia dalam data.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan kegiatan usaha pada KBLI 08102, perhatikan hal-hal yang tercantum dalam data: kegiatan termasuk penggalian serta proses pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusan; seluruh skala usaha pada KBLI ini dikategorikan berisiko tinggi; perizinan berusaha yang tercantum adalah dua jenis izin pertambangan seperti disebutkan; jangka waktu penerbitan yang disediakan dalam data adalah 14 Hari tetapi tidak menjamin penerbitan.
Selain itu, data sumber tidak mencantumkan pengecualian, persyaratan teknis, modal, tenaga kerja, atau ketentuan lokasi, sehingga informasi tersebut tidak tersedia dalam referensi yang digunakan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa pengertian KBLI 08102?
KBLI 08102 berjudul "Penggalian Batu Kapur/Gamping" dan menurut uraian resmi mencakup kegiatan penggalian batu kapur atau gamping serta aktivitas pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusannya.
Kegiatan apa saja yang termasuk dalam KBLI 08102?
Kegiatan yang termasuk adalah penggalian batu kapur/gamping, pemecahan, penghancuran, penyaringan, dan penghalusan material batu kapur/gamping, sebagaimana tercantum dalam uraian resmi.
Apa tingkat risiko untuk usaha dengan KBLI 08102?
Menurut data, semua skala usaha—Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar—dinyatakan memiliki tingkat risiko "Tinggi" untuk KBLI 08102.
Perizinan berusaha apa yang tercantum untuk KBLI 08102?
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data adalah: "Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru" dan "Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi".