Status Perubahan
Tetap
← Kembali ke Daftar KBLI 2025Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup 2 Ruang Lingkup 3 Ruang Lingkup 4
KBLI 2025Tetap
01220 - Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis
Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, seperti alpukat, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, nanas, rambutan, durian, duku, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, dan buah naga. Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman buah tropis dan subtropis untuk menghasilkan benih berupa biji.
Padanan KBLI 2020
01220 - Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, 01220
Risiko Tertinggi
Menengah Tinggi
Perizinan
Sertifikat Standar
-
-
Ruang Lingkup dan Risiko
Lihat tingkat risiko, parameter kewenangan, persyaratan, kewajiban, dan perizinan berdasarkan ruang lingkup serta skala usaha.
Kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen Buah Buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya (budidaya Kurma)
Usaha Mikro
Rendah-
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)
Usaha Kecil
Rendah-
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten/Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
1
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:
Jangka Waktu: 3 Hari
6
000 atau 1:
Jangka Waktu: 3 Hari
7
000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
Jangka Waktu: 3 Hari
11
Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
12
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
Jangka Waktu: 3 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar3 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten/Kota
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
4
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan
Jangka Waktu: 3 Hari
6
Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
Jangka Waktu: 3 Hari
7
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan
Jangka Waktu: 3 Hari
Kewajiban
1
Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Jangka Waktu: 3 Hari
2
Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Jangka Waktu: 3 Hari
3
Menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar
Jangka Waktu: 3 Hari
4
Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari
Jangka Waktu: 3 Hari
5
Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:
Jangka Waktu: 3 Hari
6
000 atau 1:
Jangka Waktu: 3 Hari
7
000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
8
Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan
Jangka Waktu: 3 Hari
9
Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah
Jangka Waktu: 3 Hari
10
Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
Jangka Waktu: 3 Hari
11
Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 3 Hari
12
Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
Jangka Waktu: 3 Hari
Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis (Produksi Benih Kurma)
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari
2
Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
3
Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan
4
Memiliki dan/atau menguasai benih sumber
5
Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber
6
Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman
7
Memiliki SDM di bidang perbenihan
8
Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun
9
Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan
10
Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar
11
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik
12
Menyampaikan dokumen asal usul benih
13
Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
14
Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan
Usaha Kecil
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari
2
Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
3
Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan
4
Memiliki dan/atau menguasai benih sumber
5
Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber
6
Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman
7
Memiliki SDM di bidang perbenihan
8
Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun
9
Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan
10
Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar
11
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik
12
Menyampaikan dokumen asal usul benih
13
Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
14
Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan
Usaha Menengah
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari
2
Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
3
Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan
4
Memiliki dan/atau menguasai benih sumber
5
Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber
6
Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman
7
Memiliki SDM di bidang perbenihan
8
Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun
9
Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan
10
Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar
11
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik
12
Menyampaikan dokumen asal usul benih
13
Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
14
Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar15 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
2
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan
Jangka Waktu: 15 Hari
Kewajiban
1
Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari
Jangka Waktu: 15 Hari
2
Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Jangka Waktu: 15 Hari
3
Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan
Jangka Waktu: 15 Hari
4
Memiliki dan/atau menguasai benih sumber
Jangka Waktu: 15 Hari
5
Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber
Jangka Waktu: 15 Hari
6
Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman
Jangka Waktu: 15 Hari
7
Memiliki SDM di bidang perbenihan
Jangka Waktu: 15 Hari
8
Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun
Jangka Waktu: 15 Hari
9
Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan
Jangka Waktu: 15 Hari
10
Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar
Jangka Waktu: 15 Hari
11
Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik
Jangka Waktu: 15 Hari
12
Menyampaikan dokumen asal usul benih
Jangka Waktu: 15 Hari
13
Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan
Jangka Waktu: 15 Hari
14
Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan
Jangka Waktu: 15 Hari
Kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen Buah Buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya
Usaha Mikro
Rendah-
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Membuat pernyataan melakukan budidaya yang baik sesuai SOP
2
Membuat catatan kegiatan usaha
Usaha Kecil
Rendah-
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
3
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Membuat pernyataan melakukan budidaya yang baik sesuai SOP
2
Membuat catatan kegiatan usaha
Usaha Menengah
Menengah TinggiSertifikat Standar7 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
2
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat
Jangka Waktu: 7 Hari
5
Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan
Jangka Waktu: 7 Hari
6
Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
Jangka Waktu: 7 Hari
7
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan
Jangka Waktu: 7 Hari
Kewajiban
1
Melakukan transfer teknologi.
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.
Jangka Waktu: 7 Hari
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar7 Hari
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
4
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
1
Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat
Jangka Waktu: 7 Hari
5
Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batasbatas wilayah kerja perusahaan perkebunan
Jangka Waktu: 7 Hari
6
Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
Jangka Waktu: 7 Hari
7
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan
Jangka Waktu: 7 Hari
Kewajiban
1
Melakukan transfer teknologi.
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.
Jangka Waktu: 7 Hari
Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis
Usaha Mikro
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menerapkan peraturan perbenihan
2
Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
Usaha Kecil
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
3
Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menerapkan peraturan perbenihan
2
Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
Usaha Menengah
Menengah RendahSertifikat Standar
Parameter & Kewenangan
1
Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Gubernur
2
Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
3
Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota
Kewenangan: Bupati/Walikota
Persyaratan
Tidak ada data.
Kewajiban
1
Menerapkan peraturan perbenihan
2
Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
Usaha Besar
Menengah TinggiSertifikat Standar7 Hari
Parameter & Kewenangan
1
PMA
Kewenangan: Menteri/Kepala Badan
2
Seluruh
Kewenangan: Gubernur
Persyaratan
1
Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan
Jangka Waktu: 7 Hari
3
Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih
Jangka Waktu: 7 Hari
4
Surat pernyataan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang
Jangka Waktu: 7 Hari
Kewajiban
1
Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya
Jangka Waktu: 7 Hari
2
Menerapkan peraturan perbenihan
Jangka Waktu: 7 Hari
Konsultasi Perizinan Berusaha
Butuh Bantuan Pengurusan Perizinan untuk KBLI 01220?
Arunika Legal membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, pemenuhan dan verifikasi Sertifikat Standar atau perizinan berusaha, serta pengurusan KKPR sesuai lokasi dan kegiatan usaha yang diajukan.
01
Pengurusan NIB
Pendampingan pendaftaran dan penyesuaian data usaha melalui OSS.
02
Verifikasi SS & Izin
Pendampingan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dan perizinan.
03
Pengurusan KKPR
Pendampingan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
KBLI yang Dikonsultasikan
01220
Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis
Konsultasikan ruang lingkup kegiatan, lokasi usaha, skala usaha, nilai investasi, dan status perizinan yang telah dimiliki.
Memahami KBLI 01220: Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis
Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha dan informasi terkait KBLI 01220.
Pengertian KBLI 01220
KBLI 01220 berjudul "Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis". Data resmi menjelaskan bahwa kelompok ini mencakup kegiatan pertanian yang terkait dengan buah-buahan tropis dan subtropis serta rangkaian kegiatan produksi dari pengolahan lahan hingga pascapanen, termasuk penanaman untuk menghasilkan benih berupa biji.
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KBLI 01220
Ruang lingkup berdasarkan uraian resmi meliputi kegiatan pertanian buah-buahan tropis dan subtropis seperti alpukat, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, nanas, rambutan, durian, duku, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, dan buah naga. Kegiatan yang dimaksud mencakup pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan.
Kegiatan yang Termasuk dalam KBLI 01220
Berdasarkan uraian resmi, kegiatan yang termasuk adalah:
- Pengolahan lahan untuk budidaya buah-buahan tropis dan subtropis.
- Penanaman dan pemeliharaan tanaman buah tropis dan subtropis.
- Pemanenan hasil buah dari tanaman tersebut.
- Kegiatan pascapanen yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan produksi.
- Penanaman tanaman buah tropis dan subtropis untuk menghasilkan benih berupa biji.
Kegiatan yang Tidak Termasuk atau Perlu Dibedakan
Uraian resmi yang digunakan tidak menyebut secara eksplisit kegiatan yang dikecualikan atau kode KBLI lain yang perlu dibedakan. Dengan demikian, data yang tersedia tidak mencantumkan daftar kegiatan yang tidak termasuk atau perlu dibedakan dari KBLI 01220.
Contoh Penerapan Kegiatan Usaha
Contoh usaha yang secara langsung diturunkan dari uraian resmi antara lain:
- Budidaya mangga mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga kegiatan pascapanen sebagai satu rangkaian.
- Penanaman pisang raja yang meliputi seluruh tahapan produksi dan penanganan pascapanen sesuai uraian resmi.
- Produksi benih berupa biji dari tanaman buah tropis atau subtropis melalui kegiatan penanaman yang diarahkan untuk menghasilkan benih.
- Budidaya buah naga termasuk proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pascapanen sebagai rangkaian kegiatan.
Tingkat Risiko Berdasarkan Skala Usaha
Data resmi menyajikan kombinasi skala usaha dan tingkat risiko sebagai berikut. Semua kombinasi tercantum sesuai data tanpa penafsiran tambahan:
- Usaha Mikro — Rendah
- Usaha Mikro — Menengah Rendah
- Usaha Mikro — Menengah Tinggi
- Usaha Kecil — Rendah
- Usaha Kecil — Menengah Rendah
- Usaha Kecil — Menengah Tinggi
- Usaha Menengah — Menengah Rendah
- Usaha Menengah — Menengah Tinggi
- Usaha Besar — Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data untuk KBLI 01220 adalah:
- NIB
- Sertifikat Standar
Keterangan ini diambil langsung dari data dan disajikan tanpa menambahkan persyaratan atau prosedur yang tidak tercantum.
Jangka Waktu Penerbitan
Jangka waktu penerbitan yang tercantum dalam data adalah "3 Hari" dan "7 Hari". Informasi ini merupakan bagian dari data yang disajikan dan bukan merupakan jaminan bahwa perizinan atau dokumen akan pasti diterbitkan dalam jangka waktu tersebut.
Padanan dengan KBLI 2020
Padanan pada KBLI 2020 yang tercantum adalah:
- 01220 - Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis
Status Perubahan KBLI
Jenis perubahan yang tercantum untuk KBLI 01220 adalah "Tetap", sesuai data resmi yang digunakan.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan KBLI
Sebelum mendaftarkan kegiatan di bawah KBLI 01220, perhatikan hal-hal yang tercantum dalam data resmi: pastikan kegiatan usaha sesuai dengan uraian resmi (jenis buah dan rangkaian kegiatan produksi yang disebutkan) dan ketahui perizinan berusaha yang tercatat dalam data (NIB dan Sertifikat Standar). Data yang digunakan tidak memuat rincian persyaratan tambahan, pengecualian, atau prosedur teknis.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud dengan KBLI 01220?
KBLI 01220 berjudul "Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis" dan mencakup kegiatan pertanian buah-buahan tropis/subtropis serta rangkaian kegiatan produksi dari pengolahan lahan hingga pascapanen, termasuk penanaman untuk menghasilkan benih berupa biji.
Kegiatan apa saja yang termasuk dalam KBLI 01220?
Kegiatan yang termasuk adalah pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen sebagai satu rangkaian, serta penanaman untuk menghasilkan benih berupa biji, sesuai uraian resmi.
Apa perizinan berusaha yang tercantum untuk KBLI 01220?
Perizinan berusaha yang tercantum dalam data adalah NIB dan Sertifikat Standar. Informasi ini diambil langsung dari data resmi yang digunakan.
Bagaimana tingkat risiko untuk berbagai skala usaha?
Data mencantumkan kombinasi tingkat risiko per skala usaha, antara lain: Usaha Mikro (Rendah; Menengah Rendah; Menengah Tinggi), Usaha Kecil (Rendah; Menengah Rendah; Menengah Tinggi), Usaha Menengah (Menengah Rendah; Menengah Tinggi), dan Usaha Besar (Menengah Tinggi).
Apakah data menyebut kegiatan yang tidak termasuk dalam KBLI 01220?
Uraian resmi yang digunakan tidak menyebut kegiatan yang tidak termasuk atau perlu dibedakan. Oleh karena itu, data tidak mencantumkan daftar kegiatan yang dikecualikan.